Malang, NU Online Jatim
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Kesehatan, dr Syahrizal Syarif menjelaskan, bahwa penyakit infeksi emerging atau emerging desease adalah penyakit yang muncul dan menyerang suatu populasi untuk pertama kalinya atau telah ada sebelumnya namun meningkat dengan sangat cepat. Hal tersebut menjadi kekhawatiran khusus dalam kesehatan masyarakat.
"Baik itu jumlah kasus baru pada satu populasi, atau faktor penyebarannya ke daerah geografis yang baru," ujarnya saat 'Medical Talk' yang digelar oleh Rumah Sakit Islam (RSI) Ahmad Yani bertajuk 'Dukungan Peningkatan Kesiapan dan Respons RS NU terhadap Covid-19 dan Penyakit Menular Baru Lainnya', Selasa (07/12/21).
Hal tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah sebagai penanggung jawab hak kesehatan masyarakat, serta organisasi sosial keagamaan seperti Nahdlatul Ulama.
"Bukan hanya karena penyakit ini bisa menyebabkan kematian pada manusia, tapi juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang besar dalam dunia yang telah saling berhubungan saat ini," ucapnya.
Menurut pakar epidemiologi Universitas Indonesia tersebut, selama kurang lebih 24 abad terakhir paling tidak sudah ada 150 wabah besar yang tercatat di dunia.
"Penanggulangan wabah bukanlah hal baru di dunia. Bahkan, WHO pun telah memiliki regulasi internasional yang menjadi basis penanggulangan wabah," jelas Syahrizal.
Menurutnya, WHO punya otoritas menyatakan status Publical Emergency of Internasional Consent. Sehingga, jika ada pandemi seperti Covid-19 harus ada respons medik dan respons publik.
Mengutip penelitian Bambang Ponco dari Institut Pertanian Bogor (IPB), ia menyebutkan, bahwa sejak tahun 1940 ada tiga ratus lebih penyakit baru yang 60,3 persen berasal dari binatang atau zoonosis.
"Sehingga, aktor kunci penanganan wabah seperti pemerintah, khususnya Menteri Kesehatan, harus bekerja sama dengan berbagai fasilitas kesehatan. Baik dari swasta maupun ormas, seperti NU," katanya.
Alumni Universitas Boston tersebut mengatakan, NU sebagai organisasi sosial keagamaan memiliki potensi untuk penanggulangan pandemi tersebut. Sebab, NU memiliki peran advokasi atau kebijakan, baik nasional atau daerah. NU juga bisa berperan dalam pembentukan Undang-undang (UU) atau pun Peraturan Daerah.
“Selain itu, NU juga dapat menciptakan penguatan sistem, respons medik dan pengadaan fasilitas kesehatan,” sebutnya.
Syahrizal melanjutkan, bahwa sebagai ormas yang memiliki banyak massa, NU juga dapat melakukan komunikasi dan sosialisasi terkait perubahan perilaku kepada masyarakat.
"Karena dengan begitu NU menjadi mitra potensial bagi pemerintah untuk penanggulangan pandemi ini," pungkasnya.
Editor: A Habiburrahman
