Bawaslu Jatim Luncurkan Buku SDM Pengawas Adhock

Surabaya, NU Online Jatim

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Timur meluncurkan buku SDM Bawaslu Jatim berjudul ‘Sekali Berarti Sesudah Itu Abadi’ di Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya, Kamis (19/12/2024).

Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Jatim, Nur Elya Anggraini mengatakan, pertama kegiatan ini peluncuran buku tentang SDM pengawas Adhock. Ia mengabadikan pengawasan Adhock Pemilu, mulai dari Panwascam, PKD hingga pengawas TPS.

“Hal ini karena teman-teman pengawas di tiga level ini sifatnya sebagai Adhock sementara, adanya pada saat Pemilu/Pilkada saja. Jadi kalau selesai ya tugas mereka berakhir, sehingga data-data pengawas Adhock baik itu data seleksi, berapa jumlah mereka, latar belakang pendidikannya sehingga data mereka ini menarik untuk diabadikan dalam sebuah buku,” ujarnya.

Menurutnya, Adhock itu sesungguhnya adalah tonggak yang paling penting dalam proses pengawasan pemilu. Bahwa mereka (pengawas Adhock) adalah garda terdepan dalam pengawas Pemilu, mereka adalah orang-orang yang bersentuhan langsung dengan subjek-subjek atau pelaku dalam Pemilu kemarin.

“Baik dengan tim kampanye, peserta Pemilu dan pihak-pihak lain di daerah masing-masing,” terangnya.

Ia menjelaskan, Adhock ini harus bekerja mencegah adanya potensi pelanggaran. Nah, kerja-kerja proses pencegahan ini yang mungkin tidak banyak orang ketahui. Orang hanya tau, ketika ada pelanggaran atau temuan saja. Tetapi teman-teman Adhock yang melakukan upaya pencegahan supaya tidak terjadi bentrok antar peserta Pemilu.

“Misalnya antara Apk yang satu menutupi lainnya ini kan mereka teman - teman Adhock yang menyelesaikan di tempat. Dan itu tidak banyak orang tahu, bahwa meraka banyak berkontribusi dalam penyelesaian sengketa itu,” ungkapnya.

Perihal soal sengketa, persiapannya sudah melakukan mitigasi dari awal mempersiapkan apa yang kira-kira diharapkan oleh para pemohon. “Jadi sudah kami siapkan data-data dengan keterangan Bawaslu yang nanti akan disampaikan di Mahkamah Konstitusi (MK),” jelasnya.

Diketahui, Jawa Timur juga ada permohonan ke MK menyangkut Pilgub, Pilbup dan Pilwali. Jadi ada 16 kabupaten/kota plus provinsi yang terjadi sengketa di MK. Pihaknya sudah menyiapkan data-data yang mungkin nanti akan di mohonkan oleh pemohon, mulai data dari pencegahan, data sosialisasi, data penanganan pelanggaran, data himbauan, dan data penyelesaian sengketa.