Sidoarjo, NU Online Jatim
Pengurus Cabang (PC) Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) Kabupaten Sidoarjo mencanangkan program pendirian klinik kesehatan di setiap kecamatan. Hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Ketua PC LKNU Sidoarjo Iqbal Faizin mengatakan, ke depan aksesibilitas kesehatan Nahdliyin di Sidoarjo akan cenderung untuk dipermudah dan dipermanenkan. Khususnya dengan kehadiran klinik pratama Nahdlatul Ulama (NU) di seluruh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) se-Kabupaten Sidoarjo.
“Program utama PC LKNU Sidoarjo di periode kepengurusan yang baru ini bersama stakeholder NU lainnya, yakni mendekatkan layanan kesehatan kepada warga NU dalam wujud klinik di masing-masing MWC. Mohon doa restunya, agar program ini bisa berjalan,” katanya kepada NU Online Jatim, Sabtu (19/03/2022).
Lebih lanjut, pria asal Kecamatan Sukodono yang sehari-hari berprofesi sebagai dokter di Rumah Sakit Islam (RSI) Siti Hajar Sidoarjo ini mengungkapkan, bahwa PC LKNU Sidoarjo rutin telah melakukan bakti sosial (baksos) semenjak tahun 2017 lalu.
“Alhamdulillah, kita bisa rutin menggelar bakti sosial layanan kesehatan, khidmah kepada jamaah NU dan memberikan manfaat meski terbatas pemeriksaan dan pengobatan dasar saja. Salah satunya dengan jamaah Sema’an Al-Qur’an Jantiko Mantab Sabtu Wage malam ini,” ungkap Iiq, sapaan akrabnya.
Sekretaris PC LKNU Sidoarjo Abdul Mughist menambahkan, selain upaya pendirian klinik pratama, PC LKNU Sidoarjo juga akan berperan aktif untuk mendampingi warga, khususnya Nahdliyin, yang kesulitan secara finansial dalam kepesertaan jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Dijelaskannya, masyarakat yang kesulitan finansial tersebut akan diupayakan dibantu untuk mendapatkan pembiayaan melalui mekanisme alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo.
“Kita dampingi mereka yang mengalami kesulitan finansial saat terkena masalah kesehatan ini. Tentunya secara prosedural dan ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan alokasi dari APBD Sidoarjo, ataupun sumber pembiayaan lain bila diperlukan. Karena kesehatan merupakan layanan dasar yang harus bisa di akses oleh semua pihak,” tuturnya.
