Mojokerto, NU Online Jatim
Generasi muda, khususnya Racana Pramuka di perguruan tinggi se-Jawa Timur memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran bela negara. Hal tersebut dengan mempelajari kebudayaan yang ada, terutama berkaca pada kejayaan kerjaan Majapahit.
Penegasan ini disampaikan Suyatno, Ketua Harian Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Timur pada Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Pramuka Perguruan Tinggi se-Jawa Timur di Hotel Raden Wijaya Mojokerto, Sabtu (25/06/2022).
"Bela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan peran masing-masing. Salah satunya panitia mengajak peserta untuk melakukan studi lapangan ke museum di Trowulan, dilanjutkan ke Candi Bajangratu, Candi Tikus, dan petilasan Prabu Hayam Wuruk Mojokerto," katanya.
Di kesempatan yang sama, Kiai Zamzami Sabiq Hamid selaku Wakil Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Timur Bidang Bela Negara dan Gugus Depan Perguruan Tinggi menuturkan, Diklat ini merupakan kegiatan pertama. Dan rencana akan dilaksanakan setiap tahun dengan segmen peserta berbeda.
"Selama dua hari (25-26/06/2022) peserta akan diberi materi bela negara melalui Pramuka produktif, bela negara dalam gerakan Pramuka, spirit bela negara untuk menangkal radikalisme dan intoleran. Kemudian diparipurnai dengan pembacaan ikrar bela negara oleh peserta," terang Sekretaris Pengurus Cabang (PC) Rabithah Ma'ahid Al-Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU) Sumenep itu.
Disebutkan pula, kegiatan ini diikuti 76 peserta yang berasal dari utusan perguruan tinggi se-Jawa Timur. Artinya, dalam rangka kaderisasi Racana Pramuka, Kwarda memfasilitasinya. Hal tersebut guna memperjelas bahwa Pramuka memiliki peran penting dalam moderasi agama dan mempererat nilai-nilai nasionalisme.
"Kami yakin, kegiatan ini akan berimplikasi pada tertanamnya cinta Tanah Air atau hubbul wathan minal iman,” tegas dosen Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (Instika) Guluk-Guluk, Sumenep ini.
Termasuk, lanjutnya adanya kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, serta menjaga 4 pilar negara, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
