• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Sabtu, 3 Desember 2022

Parlemen

Bahas PAPBD 2022, Fraksi Gerindra Jatim Perjuangkan Nasib Peternak

Bahas PAPBD 2022, Fraksi Gerindra Jatim Perjuangkan Nasib Peternak
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim, M Fawait menginstruksikan seluruh anggotanya untuk membela peternak. (Foto: NOJ/LKo)
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim, M Fawait menginstruksikan seluruh anggotanya untuk membela peternak. (Foto: NOJ/LKo)

Surabaya, NU Online Jatim
Untuk menyelamatkan nasib peternak akibat Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK  yang mewabah, Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur melakukan langkah nyata. Salah satunya membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Jawa Timur 2022 yang tahapannya dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dimulai pada awal Agustus. Dan fraksi tersebut akan memperjuangkan lebih kongkret nasib peternak terdampak PMK. 


“Kami melihat hal ini sama dengan Covid-19 di mana sebuah kejadian luar biasa semuanya berdampak luar biasa di segala sektor bagi masyarakat di Jawa Timur, sehingga perlu ada penanganan khusus pula untuk PMK tersebut,” kata M Fawait, Rabu (06/07/2022). 


Pria yang akrab dipanggil Gus Mufa ini mengatakan pihaknya mendesak pihak terkait di sektor pemerintah misalnya dinas kesehatan dan lainnya untuk lebih berpikir ke hal-hal teknis untuk mengatasi dampaknya. 


“Saya mengambil contoh saat ini sedang masuk ajaran baru  mau masuk sekolah atau pondok pesantren. Banyak anak peternak akan masuk sekolah atau pesantren di mana ini yang harus diperhatikan pemerintah,” kata pria asal Jember tersebut.


Diharapkan Presiden LSN ini bahwa jangan sampai wabah PMK lima tahun ke depan akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Dalam artian, jangan sampai gara-gara PMK proses sekolah maupun di pesantren terganggu. 


Ketua Tunas Indonesia Raya atau Tidar Jawa Timur ini mengatakan dampak ekonomi  juga harus diperhatikan Pemprov Jawa Timur.


“Kalau PMK tidak bisa diatasi dalam jangka waktu pendek, maka Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur,mendesak Pemprov mengambil langkah teknis untuk memberikan pelatihan lainnya untuk peternak,” jelasnya. 


Gus Fawait memberi contoh sejumlah pelatihan yang bisa diberikan kepada peternak. Antara lain pelatihan budidaya air tawar yang jadwal panennya tidak menunggu waktu lama. 


“Kalau budidaya air tawar cukup dua sampai empat bulan bisa dipanen,” sambungnya. 


Dengan adanya pelatihan tersebut, lanjut Gus Fawait, manfaatnya adalah memberikan penghasilan lain bagi peternak sambil menunggu pandemi PMK usai. 


Diakui olehnya, saat ini Pemprov Jatim sedang menunggu payung hukum terkait bantuan untuk peternak.


“Meski demikian, tidak ada salahnya kalau langkah tersebut sudah dirumuskan apalagi sebentar lagi ada pembahasan PABD Jawa Timur,” urai dia. 


Instruksi Khusus
Atas fakta dampak meluasnya PMK tersebut, Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur sudah menginstruksikan seluruh anggota fraksi yang ada disetiap komisi di DPRD Jawa Timur untuk kompak. Dalam artian menyuarakan kepada OPD di lingkungan Pemprov Jatim untuk memikirkan dampak PMK terhadap nasib peternak. 


Dalam pandangannya, masalah ini tentunya bukan diurus satu OPD saja, melainkan seluruh OPD di Pemprov Jatim mitra masing-masing komisi. 


“Karenanya Fraksi Gerindra mendorong agar ada langkah taktis untuk membantu peternak bersama dampaknya khususnya saat ini sebentar lagi penerimaan siswa baru di sekolah maupun di pesantren,” jelasnya. 


Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, kata Gus Fawait, tidak ingin dampak PMK ini akan dirasakan sampai lima sampai sepuluh tahun ke depan. 


“Kami ingin ini diminimalisir dimana di tahun 2030 sampai 2034 ke depan Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Saya khawatir bonus demografi ini akan menjadi bencana jika kualitas SDM berkurang akibat sebelumnya terdampak PMK,” tandasnya.
 


Editor:

Parlemen Terbaru