• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Sabtu, 25 Juni 2022

Parlemen

Ketua Fraksi Gerindra Apresiasi Kinerja Pemprov Jatim yang Peroleh WTP

Ketua Fraksi Gerindra Apresiasi Kinerja Pemprov Jatim yang Peroleh WTP
Fawaid, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur. (Foto: NOJ/A Toriq)
Fawaid, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur. (Foto: NOJ/A Toriq)

Surabaya, NU Online Jatim
Muhammad Fawaid, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena belum lama ini mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021. 


"Saya apresiasi atas pencapaian Gubernur Jatim beserta jajarannya, walau BPK memberikan beberapa catatan. Salah satunya terkait kemiskinan," katanya kepada wartawan, Rabu (25/05/2022). 


Fawaid mengatakan, masalah kemiskinan di Jatim memang masih menjadi pekerjaaan rumah yang tidak hanya tanggung jawab penyelesaian Pemprov Jatim. Soalnya, ia melihat kinerja pemerintah pada kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa ini sebetulnya sudah menunjukkan hal positif dan dapat menurunkan angka kemiskinan masyarakat. 


Ia katakan, mayoritas masyarakat miskin terdapat di daerah pedesaan dan lokasi perkebunan. Sedangkan, pengelolaan perkebunan terbesar di Indonesia masih dipegang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang notabene berada pada ranah pusat. 


"Sehingga perlu juga ada penangan dari pemerintah pusat lewat BUMN dimana eksistensi BUMN itu betul-betul bisa memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat indonesia, khususnya pada masyarakat pinggir kebun," kata pria yang juga Bendahara DPD Gerindra Jatim ini. 


Jika sinergi tersebut dilakukan, maka pemetaan pengentasan kemiskinan di Jatim akan lebih jelas. Karena, ia katakan tidak mungkin penyelesaian kemiskinan hanya bisa dilakukan Pemprov Jatim dengan mengandalkan APBD saja. 


"Mana yang menjadi wilayah pemprov lewat kebijakan-kebijakan APBD dan mana ditangani pemerintah pusat lewat BUMM yang bisa teratasi. Tidak mungkin hanya pakai APBD semua tidak cukup," ujarnya. 


Kendati demikian, politisi asal Jember ini tetap berharap agar Pemprov Jatim tetap menindaklanjuti apa yang sudah menjadi catatan rekomendasi BPK. 


"Namun tetap masukan dari BPK itu juga menjadi hal positif untuk ditindak lanjuti dan diterjemahkan menjadi kebijakan anggaran pada tahun berikutnya," harapnya.


Editor:

Parlemen Terbaru