• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Senin, 23 Mei 2022

Parlemen

BPR Berubah, Ini Kata Anik Wakil Ketua DPRD Jatim

BPR Berubah, Ini Kata Anik Wakil Ketua DPRD Jatim
Pengesahan perubahan status badan hukum BPR di DPRD Jatim. (Foto: NOJ/A Toriq A)
Pengesahan perubahan status badan hukum BPR di DPRD Jatim. (Foto: NOJ/A Toriq A)

Surabaya, NU Online Jatim

Bergantinya nama badan hukum Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat (PT BPR) Jawa Timur menjadi harapan besar dalam memfasilitasi kebangkitan ekonomi masyarakat Jatim.

 

Anik Maslachah, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, mengatakan visi dari pada PT BPR jelas untuk penguatan ekonomi rakyak kecil, khususnya bagi pelaku UMKM. Hal tersebut seperti tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2015 yang baru disahkan, Senin (24/1/2021).

 

"Karena supporting PDRB 57,26 persen dari sektor riil seperti UMKM, maka harus menjadi perhatian serius. Perda tadi menunjukkan keseriusan Pemprov Jatim untuk membangkitkan UMKM. Karena perubahan Perda dari menjadi PT akan lebih ekstansi akan lebih eksis tanpa menunggu kucuran dana dari pemerintah," ujarnya.

 

Tidak hanya itu, ditetapkannya Perda tersebut tentu akan menambah modal untuk nantinya memperluas cakupan fasilitas peminjaman modal ke masyarakat kecil agar digunakan dalam membangkitkan usahanya.

 

"Besar harapan saya karena ini visinya untuk ekonomi kecil. Maka harus tepat sasaran, jangan kemudian ditambahkan modal, ternyata sasarannya hanya kelompok kelas menengah ke atas," kata politikus Sidoarjo itu.

 

Lebih lanjut, Sekretaris PKB Jatim ini katakan bunga bank yang nantinya dikeluarkan tentunya harus lebih kecil ketimbang bank konvensional lainnya. Sebab menurut Anik, orientasi dibentuknya PT BPR adalah untuk misi sosial.

 

"Ini untuk sosial oriented, bukan profit oriented. Dengan begitu UMKM akan terjamin dalam mendapatkan intervensi dari pemerintah," ujarnya.


Parlemen Terbaru