Surabaya, NU Online Jatim
Pembangunan jalan tol trans Jawa era Presiden Jokowi memang berdampak positif terhadap percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun dari sisi positif tersebut, terdapat sisi negatif yang juga menghantui para pelaku usaha mikro utamanya yang berada di pesisir pantai utara atau Pantura.
Pedagang nasi, penjual oleh-oleh khas daerah, hingga pedagang telur asin merasakan dampak negatif dari pembangunan jalan tol tersebut. Hampir seluruh pelaku usaha mikro tersebut mengeluh karena omzet dan pendapatan mereka turun drastis hingga 70 persen sejak trans Jawa dibangun. Bahkan kebijakan pemerintah terkait dengan larangan mudik dan Natal tahun baru juga turut mendukung memupuskan harapan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bisa memulihkan perekonomiannya.
Kondisi demikian tersebut menjadi atensi Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah. Ia meminta pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk mengintervensi melalui berbagai kebijakan. Seperti memaksimalkan PP No 17 Tahun 2021 tentang Jalan Tol. Aturan tersebut mewajibkan rest area menyediakan minimal 30 persen lahan untuk UMKM.
“Seperti yang menjadi perhatian Ketua Umum PKB Gus Muhaimin, UMKM harus mendapatkan porsi besar, prioritas utama dalam pemanfaatan rest area tol Jawa. Sebab sangat terdampak dengan adanya tol ini, omset mereka turun drastis,” ungkap Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jawa Timur itu, Selasa (18/01/2022).
Anik berharap bahwa perlu untuk menambah jumlah titik rest area di jalan tol. Dengan sekian jumlah usaha mikro yang terdampak negatif adanya tol, hanya beberapa yang mendapatkan tempat berjualan di sana. Menurutnya, dengan penambahan titik rest area akan bisa menampung lebih banyak lagi UMKM yang saat ini kondisinya terpuruk.
“Konsumen dari pelaku UMKM kini beralih menggunakan jalan tol. Sehingga UMKM harus mendekat dengan konsumen dengan cara masuk di rest area. Tempat konsumen singgah beristirahat,” sambungnya.
Lebih lanjut, mantan Ketua Komisi C DPRD Jatim ini mengusulkan untuk membuka akses exit tol menuju lokasi UMKM. Bahkan bila perlu, kementerian atau pihak terkait melengkapi dengan petunjuk arah atau rambu-rambu lalu lintas menuju pusat UMKM di masing-masing daerah.
“Ini meminimalisir dampak negatif pembangunan tol terhadap usaha mikro,” pungkasnya.
