• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Senin, 23 Mei 2022

Parlemen

DPRD Jatim Sebut Kepulangan Pekerja Migran Tanggung Jawab Pemerintah 

DPRD Jatim Sebut Kepulangan Pekerja Migran Tanggung Jawab Pemerintah 
Pemerintah harus memastikan proses kepulangan PMI. (Foto: NOJ/KJr)
Pemerintah harus memastikan proses kepulangan PMI. (Foto: NOJ/KJr)

Surabaya, NU Online Jatim
Kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jawa Timur harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. 
 

Karena itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih meminta eksekutif harus melayani rakyatnya. "Apakah mereka (PMI) pulang resmi atau dideportasi. ini tanggung jawab perintah," katanya, Senin (24/01/2022). 
 

Ketua Perempuan Bangsa PKB Jatim ini menegaskan, selama pandemi ini pemerintah Malaysia memulangkan banyak pekerja ilegal ke tanah air. "Yang tidak resmi dipulangkan, sedang yang legal pulang karena masa kontraknya habis," ungkapnya. 
 

Hikmah mendorong pemerintah memiliki strategi cukup jelas. Termasuk ancam wabah Umicron yang mengintip wilayah Jatim.  
 

"Maka proses layanan harus sesuai dengan standar kesehatan. Mereka yang ditangani melakukan screening di bandara dan yang ditemukan sakit dilakukan pengobatan di rumah sakit. Untuk yang tidak sakit, tim satgas melakukan pengecekan di Asrama Haji," tuturnya. 
 

Terpisah, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan ketersediaan bed di Asrama Haji cukup memadai. 
 

"Sebanyak 650 bed. Itu bisa untuk empat kali kedatangan PMI," kata Khofifah di sela kunjungan mengantarkan Mario Suryo Aji memohon restu ke Wapres RI Ma'ruf Amin di Istana Wapres RI. 
 

Ia menambahkan, apabila kuota PMI  dikarantina di Asrama Haji penuh. Pemprov Jatim memiliki dua opsi lain, yakni di gedung Lembaga Penjaminan Mutu Pemerintah Kemendikbud  dan Diklat Kementerian Agama (Kemenag) yang keduanya di Ketintang. 
 

Apabila ketiga tempat itu juga penuh, kata Khofifah, maka PMI akan memakai hotel yang sudah disediakan pemerintah. "Kurang lebih ada 27 hotel yang akan disediakan untuk karantina, sedangkan untuk non-PMI disediakan di 6 hotel," tuturnya. 
 

Khofifah menyebutkan, ada jadwal percepatan PMI dari Malaysia. Kedatangan berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur berjumlah 129 orang. 
 

"PMI mendarat di Juanda, mereka diswab PCR dan hal lain sesuai dengan standar protokol kesehatan kedatangan dari luar negeri," tegasnya.


Editor:

Parlemen Terbaru