Ponorogo, NU Online Jatim
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo mengagendakan digelarnya penyampaian Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo Tahun Anggaran 2022. Guna lancarnya agenda peripurna tersebut, DPRD Ponorogo membentuk panitia khusus atau Pansus. Pansus tersebut bakalan bekerja untuk membahas laporan Bupati Ponorogo.
Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto mengatakan, sebanyak delapan fraksi di DPRD Ponorogo telah sepakat terkait dibentuknya pansus tersebut. Untuk itu, mereka yang telah terpilih sebagai pansus akan bekerja selama 30 hari ke depan untuk membahas dan mencermati terkait laporan Pemkab Ponorogo.
"Nanti temuan yang krusial dari kajian yang dilakukan Pansus DPRD (Ponorogo) tersebut akan kami sampaikan," katanya usai rapat di gedung DPRD Ponorogo, Senin (27/03/2023).
Ia mengungkapkan, bahwa pansus yang telah dibentuk akan mengkaji keseluruhan LKPJ Bupati Ponorogo. Mulai dari penyelenggaraan pemerintah, pengentasan kemiskinan, penanganan stunting dan bidang program lainnya.
"Terkait Silpa tahun 2022, kita menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nanti akan ditindaklanjuti dan dibahas di Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) LKPJ," jelasnya.
Sementara itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyebutkan bahwa dalam LKPJ tersebut hampir semuanya program yang dicanangkan telah tercapai. Namun demikian, lanjutnya, masih ada beberapa program yang kurang memenuhi ekspektasi dari masyarakat.
Untuk itu, pihaknya ke depan akan terus berupaya bekerja keras di tahun 2023. Hal itu penting dilakukan untuk memenuhi keinginan warga terkait pembangunan daerah di Kabupaten Ponorogo
"Kami akan berupaya untuk lebih berkeringat lagi, supaya dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat seperti yang telah dituangkan dalam RPJMD," pungkasnya.
