Surabaya, NU Online Jatim
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Jawa Timur memberikan enam rekomendasi kepada Gubernur Jawa Timur terkait dengan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020. Enam rekomendasi tersebut disampaikan dalam sidang paripurna yang berlangsung pada hari Selasa (03/08/2021) di Gedung DPRD Jawa Timur.
Dalam hal ini, anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Ahmad Athoillah mengatakan pihaknya meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dapat memaksimalkan potensi peningkatan pendapatan daerah dari retribusi daerah, serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pendapatan asli daerah Jawa Timur.
“Kedua, terkait dengan optimalisasi belanja daerah. Kita minta perencanaan disusun berdasarkan kebutuhan publik, bukan hanya bersifat inkremental. Sehinggga realisasi belanja daerah bisa maksimal,” kata Mas Atho' sapaan akrabnya.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur ini melanjutkan, rekomendasi yang ketiga adalah peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi Jawa Timur.
Oleh karenanya, F-PKB Jawa Timur merasa perlu bagi Pemprov untuk memperhatikan dan mengedepankan pembangunan sektor primer seperti pertanian, kehutanan, perikanan dan menjaga iklim industrialisasi untuk bisa tetap kondusif. Sebab, sektor tersebut adalah sektor utama dan menjadi sektor unggulan bagi provinsi paling timur di pulau Jawa ini.
Tidak hanya itu, rekomendasi selanjutnya terkait dengan peningkatan partisipasi publik. Peningkatan partisipasi publik kata Mas Atho’ amatlah penting dalam menyusun proses penyusunan anggaran.
“Partisipasi tersebut dalam artian mengakomodasi aspirasi masyarakat yang terjaring baik melalui Musrenbang ataupun yang tersampaikan melalui reses dewan di daerah,” terangnya.
Lebih lanjut, partisipasi dan penyusunan anggaran, F-PKB meminta Pemprov Jatim untuk segera menyusun desain strategis recovery sosial ekonomi pasca pandemi. Rekomendasi ke lima ini untuk memanstikan bahwa Pemprov Jawa Timur memiliki formula dalam melakukan pemulihan sosial ekonomi masyarakat yang saat ini sedang jatuh. Sehingga pada tahun depan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur kembali bergeliat mengalahkan pertumbuhan ekonomi nasioanal atau provinsi lainnya.
Sedangkan rekomendasi keenam adalah terkait dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatul sipil yang ada di lingkungan Pemprov untuk mengefektifkan pengendalian internal.
“Ini penting dalam menjaga pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Jatim di masa depan tetap bersesuaian dengan standart akuntasi pemerintahan dan perundang-undangan,” pungkasnya.
Selain rekomendasi tersebut, F-PKB Jatim juga menyetujui atas laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2020. Persetujuan tersebut kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
