Surabaya, NU Online Jatim
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jawa Timur, Ahmad Silahuddin mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jatim yang mengelar operasi pasar di berbagai titik. Hal tersebut dalam rangka meringankan harga bahan pokok untuk masyarakat, khususnya menengah ke bawah dan pedagang kaki lima.
Ia katakan, langkah tersebut dirasanya membantu kebutuhan akan bahan pokok warga, salah satunya minyak goreng. Kendati demikian, Ahmad Silahuddin berharap seiring gencaran operasi di pasaran, khususnya minyak goreng harus dibarengi pengetatan pengawasan tata niaga.
"Hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah adalah mengatur tata niaga minyak goreng. Pengawasan ditingkatkan untuk menindak apabila ada penimbunan minyak goreng dan distributor nakal yang memainkan harga," terang Ahmad Silahuddin, Kamis (16/02/2022).
Putra Bupati Jombang ini menyayangkan, selama ini dalam pengendalian harga, Pemprov Jatim hanya mengandalkan operasi pasar. Padahal persoalannya bukan hanya itu.
"Seperti minyak goreng ini, perlu ditelusuri langkanya di mana, apakah langkanya ada di sisi distributor, di agen atau di retai pengecer," jelas Gus Adi sapaan akrabnya.
Lebih lanjut Gus Adi menjelaskan, jika kalau penelusuran itu belum selesai, lalu Pemerintah mematok harga eceran tertinggi, bagaimana nasib toko kelontong, juga warung di kampung.
Gus Adi menyampaikan, ketika ia mengamati di lapangan, banyak pedagang gorengan yang sambat akibat harga minyak goreng semakin tak jelas. Pedagang gorengan harus menyiasati dengan cara mengecilkan ukuran dagangan. Meski harga minyak goreng naik, pedagang gorengan tidak menaikkan harga jualnya.
"Bakul gorengan memperkecil ukuran nya agar tetap bertahan berjualan meski untungnya minim. Yang penting tetap bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan keluarga," kata Gus Adi.
"Coba bayangkan di Jawa Timur ini ada ribuan bakul gorengan yang mengalami nasib memprihatinkan. Kalau tidak jual, ekonomi keluarga mendeg, kalau jual untungnya pas pasan bahkan tak untung," imbuhnya.
Oleh karenanya, ia berharap ada langkah taktis dari Pemprov Jatim dalam mengatasi permasalahan ini. Sebab, harga minyak goreng yang malah makin tidak jelas ini akan berakibat besar terhadap pelaku usaha kecil seperti PKL.
"Karena itu pada prinsipnya Fraksi PPP DPRD Jatim acungi jempol Pemprov Jatim melalui dinas terkait gencar menggelar operasi pasar. Namun harus bisa memperbaiki tata niaga minyak goreng, agar perekonomian bisa lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan," pungkasnya.
