• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Rabu, 8 Februari 2023

Parlemen

Ketua Komisi B DPRD Jatim: Impor Beras adalah Tindakan Tidak Pro Rakyat

Ketua Komisi B DPRD Jatim: Impor Beras adalah Tindakan Tidak Pro Rakyat
Aliyadi Mustofa, Ketua Komisi B DPRD Jatim. (Foto: NOJ/istimewa)
Aliyadi Mustofa, Ketua Komisi B DPRD Jatim. (Foto: NOJ/istimewa)

Surabaya, NU Online Jatim

Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Aliyadi Mustofa akhirnya angkat suara terkait rencana pemerintah yang akan mengimpor satu juta ton beras ke dalam negeri. Menurut Aliyadi, rencana pemerintah tersebut akan merugikan para petani, khususnya di Provinsi Jatim. Mengingat sebentar lagi, akan memasuki panen raya. 

 

Jika rencana impor oleh pemerintah terus dilakukan, dewan dari PKB ini pun menganggap pemangku kebijakan sudah tidak berpikir rasional dan tidak pro rakyat. Akibatnya, Hal tersebut diprediksi akan menambah anjoknya harga gabah atau beras lokal ditingkat petani.

 

"Rencana impor beras kalau benar-benar terjadi adalah sebuah kekeliruan dan menyakiti masyarakat petani," kata Aliyadi, Senin (15/03/2021) saat ditemuai di ruang Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Jawa Timur.

 

Ia mengungkapkan, apapun alasan yang dibuat oleh pemerintah dalam menjaga stok ketersediaan pangan tidak boleh mengorbankan nasib para petani Indonesia. Sebaliknya, pemerintah harusnya bekerja melindungi para petani dengan cara memberdayakan para petani dan menjaga harga gabah tetap tinggi.

 

Tidak hanya itu, seharusnya pemerintah memikirkan problem yang ada di depan mata, yakni mahalnya serta ketersediaan stok pupuk. Ini seharusnya yang menjadi poin pokok untuk pemecahan masalah. 

 

"Namun fakta di lapangan pupuk sulit dan mahalnya luar biasa. Masyarakat petani kita sudah melakukan dengan segala upayanya untuk menanam padi. Ketika sudah menanam padi, padinya murah. Ini logikanya dimana," tegasnya.

 

Aliyadi berpendapat, seharusnya pemerintah hadir memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan petani. Seperti menyediakan pupuk dengah harga murah serta membeli hasil produksi petani. Hal tersebut, menurutnya solusi yang solutif kepada pemerintah.

 

"Kami hanya bisa bersuara dan yakinlah bahwa yang saya sampaikan bagian dari jeritan suara rakyat. Tinggal bagaimana matahati dan nurani para penguasa di pemerintah pusat difungsikan dengan baik. Percuma kami teriak apapun, tapi Jakartanya seperti ini," pungkasnya.

 

Penulis: Abduh


Parlemen Terbaru