Surabaya, NU Online Jatim
DPRD Jatim akan meminta klarifikasi terkait lonjakan kasus pandemi Covid-19 di Kabupaten Bangkalan. Klarifikasi ini dilakukanya sebagai langkah antisipasi isu miring yang nantinya dikhawatirkan akan menghambat proses vaksinasi di Jatim.
"Harus diklarifikasi mereka yang dua kali vaksin kemudian meninggal itu karena apa, bisa disebabkan dari kelelahan dan penyakit lainnya. Kemudian muncul rumor tidak terkonfirmasi vaksin dua kali ternyata meninggal itu menjadi digeneralisasi secara tidak sehat," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih, Kamis (10/06/2021).
Menurut politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, harus ada kejelasan terkait kasus Covid-19 di Bangkalan. Sebab kondisi ini dikhawatirkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi di Jatim.
Hal ini akan membuat target untuk mencapai herd immunity di Jatim tidak akan tercapai, karena masyarakat yang enggan untuk divaksin.
"Karena ketuntasan vaksinasi 70 persen warga yang memenuhi kualifikasi. Jadi seluruh warga di Jatim yang memenuhi kualifikasi misalkan 70 persen akan terjadi herd immunity. Kalau misalkan itu tidak benar dan tidak ada komunikasi dan edukasi maka kita khawatir ada pemahaman yang salah terhadap vaksinasi," tuturnya.
Demi menghindari rembetan ledakan kasus Covid-19 di Bangkalan ini, Hikmah meminta agar Pemerintah Provinsi Jatim ini serius dalam menangani kondisi ini.
“Mungkin mobilitas orang dari Bangkalan ke Surabaya dan sebaliknya sangat sangat tinggi dan ini yang harus dikaji. Apa yang harus dilakukan dengan munculnya kluster baru tersebut makanya Satgas Covid-19 akan kita ajak berbicara," pungkasnya.
Editor: Risma Savhira
