Surabaya, NU Online Jatim
Komisi D DPRD Jawa Timur menyoroti rencana penertiban bantaran sungai di Kali Surabaya dan Kali Mas yang merupakan anak sungai Kali Brantas. Pasalnya, rencana penertiban oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas mendapat penolakan dari Paguyuban Pedagang Bantaran Sungai Surabaya (PPBSS).
Untuk merespons hal tersebut, Komisi D DPRD Jawa Timur memanggil sejumlah pihak untuk menggelar rapat dengar pendapat (hearing) di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Rabu (30/12/2020)
Menurut anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Samsul Arifin, penertiban bantara sungai harus dilakukan dengan cara yang lebih halus dan humanis. Dikarenakan para pedagang sudah mengeluarkan modal yang cukup besar, dan mengingat pandemi Covid-19 yang berdampak pada usaha mereka.
“Kami di Komisi D akan memusyawarahkan terlebih dahulu terkait solusi penertiban ini. Sehingga untuk sementara penertiban ditunda. Karena para pedagang sudah menggelontorkan modal yang cukup besar, ada yang Rp 250 juta hingga Rp 500 juta. Jadi perlu cara-cara yang persuasif dan humanis,” katanya.
Dirinya melanjutkan dengan meminta semua pihak agar mematuhi hasil keputusan hearing.
“Maka surat peringatan satu yang diberikan BBWS kepada pedagang secara otomatis ditangguhkan,” terangnya.
Samsul juga berkomitmen akan membentuk tim kecil untuk mewakili semua unsur untuk mencari solusi yang terbaik atas rencana penertiban bantaran sungai tersebut.
“Saya sendiri akan terlibat dalam tim kecil yang dibentuk,” pungkasnya.
