Nganjuk, NU Online Jatim
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk tahun anggaran 2021 mulai sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh Plt Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam forum rapat paripurna di Kantor DPRD Nganjuk, Selasa (22/03/2022).
Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi mengatakan, berbagai capaian pembangunan daerah tahun 2021 disampaikan dengan detail seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, indeks reformasi birokrasi, hingga tingkat pengangguran terbuka.
"IPM Nganjuk tahun 2021 mengalami peningkatan, yakni 71,97 persen. Tahun ini kita harus melewati itu,” katanya.
Menurutnya, untuk pertumbuhan ekonomi sudah mulai tumbuh positif meskipun masih dalam pandemi Covid-19. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi sempat minus 1,71 persen, dan pada tahun 2021 surplus 3,61 persen sehingga pertumbuhannya mencapai angka 5,32 persen.
“Sementara untuk inflasi tahun 2021 terkoreksi positif sebesar 1,31 persen dibandingkan tahun lalu,” tuturnya.
Marhaen menjelaskan, di tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan sebesar 4, 64 persen. Selain itu, angka kemiskinan juga naik dari tahun sebelumnya 11, 62 persen menjadi 11, 85 persen. Ia menargetkan dalam satu tahun ke depan, angka kemiskinan dan pengangguran harus turun. Hal ini juga sejalan dengan gambaran pemulihan ekonomi yang semakin pulih.
“Maka harus ada strategi berikutnya bagaimana kita bisa mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Nganjuk. Banyaknya perusahaan yang ada di Nganjuk saat ini seharusnya menimbulkan korelasi yang positif, artinya angka pengangguran menjadi semakin kecil,” jelasnya.
Tidak hanya itu, pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2021 dengan pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp 2,6 Triliyun dari nilai target Rp 2,4 Triliyun. Pajak daerah mengalami kenaikan dari Rp 88 Miliyar menjadi Rp 122 Miliyar.
“Ini sesuai dengan harapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bagaimana kita dapat mencapai kemandirian ekonomi,” terangnya.
Wakil Ketua III DPRD Nganjuk Jianto menambahkan, dokumen LKPJ yang disampaikan Plt Bupati tersebut akan dikaji lebih lanjut dalam pandangan umum fraksi DPRD Nganjuk, kemudian disampaikan pada panitia khusus DPRD Nganjuk.
“Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Plt Bupati tadi terkait dalam akhir bulan ini diparipurnakan pengesahannya bisa terealisasi, tegrantung teman-teman yang ada dalam panitia khusus,” pungkasnya.
Rapat yang diikuti oleh puluhan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ini digelar secara virtual. Turut hadir yakni pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Nganjuk.
