Reses, Anggota DPRD Jatim Terima Usulan Anggaran Guru TPQ

Mojokerto, NU Online Jatim
Anggota Fraksi PKB Dapil X (Kabupaten/Kota Mojokerto dan Kabupaten Jombang) DPRD Provinsi Jawa Timur, Masduki menggelar Reses Tahap II Tahun 2022 untuk menjaring aspirasi masyarakat. Kali ini, kegiatan reses berlangsung di dua kecamatan, yakni Jetis dan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Ahad (29/05/2022).

Dalam Reses II anggota DPRD Jatim mulai tanggal 29 Mei hingga 5 Juni ini, Masduki menerima sejumlah keluhan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Mulai dari usulan anggaran untuk Guru TPQ (Taman Pendidikan Al Qur’an), kelangkaan pupuk, daerah rawan longsor, keluhan berdirinya pabrik bulu ayam, hingga akses jalan desa.

Masduki mengungkapkan, permasalahan pertama yang diterimanya adalah terkait tunjangan guru madrasah diniyah (madin) yang notabene masyarakat ingin ada penambahan. Ini dikarenakan jumlah guru yang semakin bertambah lantaran banyaknya anak didik yang butuh untuk pendalaman agama melalui madin.

“Selain guru madin, kami juga minta ada perhatian dari Pemprov Jatim kepada guru TPQ. Karena yang dianggarkan dalam APBD provinsi itu guru madin, dan TPQ belum. Maka ini menjadi harapan guru-guru TPQ untuk bisa dianggarkan di APBD Provinsi Jatim,” kata Masduki ditemui seusai kegiatan reses.

Tak hanya masalah pendidikan agama, dalam reses kali ini, Masduki juga menerima aduan dari masyarakat khususnya petani mengenai permasalahan pupuk. Menurutnya, pupuk telah menjadi permasalahan setiap dirinya terjun ke masyarakat.

“Ketika masyarakat butuh pupuk, pupuk langkah dan harganya mahal. Dan ketika masyarakat menjual hasil pertaniannya itu harganya menurun. Ini menjadi kendala tersendiri bagi petani. Karena itu kami minta perhatian pemerintah, khususnya pemerintah provinsi,” ujarnya.

Selain pupuk, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengungkapkan permasalahan beberapa Daerah Aliran Air (DAS) yang rawan longsor dan menjadi kekhawatiran masyarakat. Apalagi, permasalahan longsor ini notabene dapat merusak akses jalan. Makanya, ia meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas maupun Pemprov Jatim agar memperhatikan permasalahan itu.