• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Kamis, 29 September 2022

Parlemen

Wakil Rakyat Ini Merasakan Warga Perkebunan Belum Merdeka 

Wakil Rakyat Ini Merasakan Warga Perkebunan Belum Merdeka 
Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) Mohammad Fawaid bersama warga perkebunan. (Foto: NOJ/A Toriq)
Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) Mohammad Fawaid bersama warga perkebunan. (Foto: NOJ/A Toriq)

Surabaya, NU Online Jatim
Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) Mohammad Fawaid menuturkan masyarakat perkebunan di wilayah Jawa Timur masih belum bisa menikmati hasil kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut dikatan Gus Fawaid di tengah ueforia Hari Ulang Tahun ke-77 Indonesia. 


"Bagi masyarakat perkebunan, kemerdekaan ke-77 RI ini sebagai anugerah yang luar biasa meski mereka sampai saat ini masih dalam kemiskinan," katanya, Rabu (17/08/2022). 


Politisi Partai Gerindra ini mengatakan masyarakat perkebunan di Jatim masih berada di garis memprihatinkan dan jauh dari kata sejahtera. 


"Masyarakat yang tinggal di pinggir hutan atau perkebunan di era kolonial belum merasakan sebuah kesejahteraan. Bahkan sampai sekarang pun belum juga merasakan apa yang dinamakan kesejahteraan," jelasnya. 


Anggota DPRD Jatim ini mengatakan, kendati belum menikmati sebuah kesejahteraan, masyarakat pinggir kehutanan dan pinggir perkebunan tetap bersyukur sebagai bangsa yang merdeka. Juga mendoakan para pemimpin bangsa mulai presiden hingga gubernur untuk membuat bangsa ini maju dan sejahtera. 


"Kepada saya, mereka menitipkan pesan bahwa sampai detik ini masih miskin. Semua tahu, kalau masyarakat miskin di Jawa Timur berada di pedesaan termasuk masyarakat pinggiran, baik pinggiran hutan dan pinggiran hutan," jelas putra Pengasuh Pondok Pesantren Al-Qodiri Jember ini. 


Pengentasan kemiskinan, lanjutnya, merupakan pekerjaan rumah bersama yang tidak bisa diselesaikan salah satu pihak saja misalnya Pemprov maupun pemkab/pemkot saja. 


"Perlu ada kolaborasi antara kementerian, pemprov maupun pemkab/pemkot. BUMN didirikan bukan hanya sebagai sumber penerima, melainkan untuk ikut serta memberi eksternal positif untuk pengentasan kemiskinan, khususnya di Jawa Timur," jelasnya. 


Untuk pengentasan kemiskinan, Gus Fawaid tegaskan perlu kebijakan hal yang tidak biasa seperti selama ini di mana perlu ada sinergi dengan pemprov untuk urusan pengentasan kemiskinan. Khususnya untuk masyarakat pinggiran hutan maupun pinggiran perkebunan. 


"Perlu duduk bersama untuk menemukan formula bagaimana pengentasan kemiskinan di daerah dengan melibatkan BUMN. Masyarakat pinggiran itu adalah warga negara yang berhak juga menikmati kekayaan negara di mana kami berharap BUMN ke depan tidak menjadi bangsa asing yang membiarkan masyarakat perkebunan dan hutan seperti orang asing," tandasnya.


Editor:

Parlemen Terbaru