• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Minggu, 25 September 2022

Pemerintahan

Dorong Ekonomi Syariah, Ribuan Pesantren di Jawa Timur jadi Modal Utama

Dorong Ekonomi Syariah, Ribuan Pesantren di Jawa Timur jadi Modal Utama
Gubernur Khofifah mengelilingi stan yang ada di helatan FESyar 2021 Regional Jawa (Dok OPOP Jatim)
Gubernur Khofifah mengelilingi stan yang ada di helatan FESyar 2021 Regional Jawa (Dok OPOP Jatim)

Surabaya, NU Online Jatim

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong penguatan Halal Value Chain (HVC) melalui transformasi digital, serta percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah.

 

Dalam acara pembuka Festival Ekonomi Syariah 2021, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan jika perkembangan ekosistem ekonomi syariah di Pulau Jawa memiliki peran esensial dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam tiga tahun, posisi Indonesia dalam ekonomi syariah global terus meningkat dan masuk dalam Top 10 seluruh sektor industri halal.

 

“Selain penguatan Halal Value Chain, kami juga terus mendorong adanya penguatan pembiayaan ekonomi syariah, penguatan dan pemberdayaan UMKM syariah dan ekonomi pesantren, penguatan halal lifestyle, serta optimalisasi Islamic Social Finance dan fintech syariah. Ini upaya yang kami lakukan untuk mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang terintegrasi dari hulu ke hilir,” ucanya Senin (27/9/2021).

 

Dalam pengembangkan Halal Value Chain tersebut, Pemprov Jatim terus mendukung penguatan industri halal. Seperti membangun ekosistem industri halal melalui p Kawasan Industri Halal (KIH) Safe and Lock di Sidoarjo.

 

Ditambahkan orang nomer satu di Jatim ini jika pihaknya juga terus memaksimalkan pengembangan industri halal, salah satunya industri makanan dan minuman halal yang tumbuh cukup pesat.

 

Sertifikasi halal ini juga dilakukan untuk Juleha (Juru Sembelih Halal) dari level RPH (Rumah Potong Hewan) sampai pasar tradisional, sesuai dengan peran Jatim sebagai lumbung pangan nasional.

 

Gubernur Khofifah menekankan besarnya potensi industri halal di dunia. Mengingat produk halal saat ini sudah menjadi tren dunia dan menjadi gaya hidup global. Bahkan, produk halal sudah ada di dalam persetujuan World Trade Organization (WTO).

 

Maka dari itu dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, Khofifah mengatakan perlunya penguatan pemberdayaan ekonomi pesantren. Seperti program peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pesantren One Pesantren One Product (OPOP).

 

“Keberadaan lebih dari 6.000 pesantren di Jatim jadi modal utama dalam mendorong pemberdayaan santri, pesantren, dan alumni pesantren di Jawa Timur. Program OPOP telah dimulai sejak tahun 2019 dan fokus pada tiga pilar pengembangan yakni santripreneur, pesantrenpreneur, dan sosiopreneur,” katanya.

 

Santripreneur sendiri bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan santri dalam menghasilkan produk unik sesuai syariah yang berorientasi pada kemanfaatan dan keuntungan. Kemudian Pesantrenpreneur bertujuan memberdayakan koperasi pesantren agar dapat menghasilkan produk halal unggulan yang mampu diterima pasar lokal, nasional, dan internasional.

 

“Serta sosiopreneur yang fokus pada pemberdayaan alumni pesantren yang disinergikan dengan masyarakat melalui inovasi sosial, berbasis digital teknologi, dan kreativitas secara inklusif. Hingga saat ini telah teridentifikasi 550 pondok pesantren yang memiliki produk unggulan. Ditargetkan sebanyak 1.000 produk unggulan pondok pesantren di akhir 2024,” ungkapnya.

 

Tidak hanya itu, pada tahun 2017, Pemprov Jatim bersama dengan Kantor Perwakilan BI Jawa Timur serta stakeholder lainnya mendorong terbentuknya Koperasi Sarekat Bisnis Pesantren (KSBP). KSBP yang beranggotakan 17 pondok pesantren ini menjadi forum untuk berkoordinasi bisnis antar pesantren untuk memenuhi kebutuhan antar pesantren serta membuka ruang pengembangan bisnis bagi pesantren.

 

Selain itu Gubernur Khofifah juga mendorong para pelaku UMKM dan OPOP untuk melakukan percepatan digitalisasi ekonomi syariah. Hal ini sejalan dengan prediksi yang disampaikan Jack Ma saat The World Economy Forum, sebanyak 99 persen UMKM tahun 2030 'will be online' dan 85 persen UMKM di tahun 2030 'will be e-commerce’.

 

“Ini kekuatan yang luar biasa. UMKM ini harus percaya diri bersinergi dan harus melakukan pengembangannya secara online dalam bentuk e-commerce. Sehingga akan bisa memperluas skala pasarnya,” katanya.

 

FESyar Regional Jawa 2021 yang digagas oleh Bank Indonesia ini diselenggarakan secara hybrid pada 27 September – 2 Oktober 2021 di Tunjungan Plaza Surabaya. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan menuju Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-8 yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 25-30 Oktober 2021.


Pemerintahan Terbaru