Malang, NU Online Jatim
Fakultas Humaniora (FH) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang siap menerapkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kegiatan ini dalam rangka mensosialisasikan kebijakan tersebut, FH mengundang seluruh dosen di lingkungan fakultas di hotel Ijen Suites Malang, Selasa - Rabu (05-06/07/2022).
Dekan FH UIN Maliki Malang, Dr M Faisol Fatawi mengatakan, penerapan MBKM merupakan tuntutan dari perkembangan ilmu pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan untuk menyongsong abad 21. Beberapa kebijakan baru telah selesai di rancang dan siap diimplementasikan. Adapun desain kurikulum fakultas yang masih relevan dan sesuai dengan visi MBKM tetap dipertahankan.
"MBKM adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Sudah saatnya Fakultas Humaniora harus mengimplementasikan MBKM berdasarkan kurikulum yang sudah disepakati," ujarnya.
Dijelaskan, implementasi kurikulum MBKM di FH sendiri akan diberlakukan untuk mahasiswa angkatan tahun 2020. Hal ini memungkinkan mahasiswa bisa mengambil 20 SKS dalam 1 semester dengan menempuh magang kuliah di kampus lain, dunia industri, atau lembaga-lembaga kemanusiaan.
"Mahasiswa berhak mengikuti kuliah di lembaga pendidikan maupun non pendidikan lain. Baik kampus, dunia industri, maupun lembaga-lembaga kemanusiaan. Hasil magang mahasiswa akan diakui dan dikonversi sebagai 20 SKS mata kuliah," jelasnya.
Pihaknya menambahkan, kegiatan kali ini merupakan kelanjutan dari workshop kurikulum profesi yang diselenggarakan FH tahun sebelumnya. Menyambut penerapan MBKM ini, FH juga telah menjalin kerja sama dengan mitra kerja.
"Kami berkolaborasi dengan dunia usaha dan industri dalam mendukung capaian pembelajaran yang diharapkan," pungkasnya.
Tampak hadir, pakar kurikulum MBKM Agus Purnomo MPd, Kasubdit Seleksi, Mobilitas Mahasiswa MBKM Universitas Negeri Malang dan Nanang Zubaidi PhD. Koordinator MBKM Sastra Inggris Universitas Negeri Malang. Keduanya diundang sebagai narasumber untuk berbicara tentang teknis penerapan MBKM dalam konteks global dan pengalaman implementasi MBKM yang bersifat best practice.
Diketahui, kebijakan tersebut mengacu pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa secara sukarela berupa penyediaan kesempatan mengikuti kegiatan di luar kampus, serta pemberlakuan perkuliahan satu semester di luar program studi di kampus yang sama.
