Malang, NU Online Jatim
Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang masa khidmat 2022 resmi dilantik. Pelantikan dengan tema bertajuk 'Evolving Creativity of Young Generation in Facing Global Transition Towards Indonesia Golden 2045' dipusatkan di Auditorium Fakultas Humaniora.
Pelantikan pengurus DEMA ini merupakan acara seremonial perdana Senat Mahasiswa (SEMA) pasca perhelatan pemilihan umum mahasiswa tahun 2022. Pasangan Ketua dan Wakil Ketua DEMA terpilih, Muhammad Abdul Mujib Ridwan dan Muhammad Habibullah berhasil memenangi PEMILWA yang digelar tanggal 14 Juni 2022 lalu.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Malang, Dr H Ahmad Fatah Yasin M.Ag mengatakan, pengurus DEMA berperan aktif membantu tercapainya visi universitas, yakni unggul bereputasi Internasional, karena sejalan dengan tujuan kampus UIN Maliki Malang dalam menuju word class university.
"Peran Ormawa sangat dibutuhkan, karena Ormawa merupakan tangan kanan rektor yang bertugas membantu terwujudnya visi tersebut," katanya, Kamis (23/06/2022).
Senada, Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Lembaga UIN Malang, Dr H Isroqunnajah, M.Ag berpesan khusus kepada pengurus SEMA dan DEMA agar terus meningkatkan kompetensinya, khususnya bahasa asing.
"Ananda nanti kemungkinan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, lebih-lebih di universitas ternama di luar negeri," bebernya.
Gus Is sapaan akrabnya menuturkan, dengan kualitas dan kompetensi yang dimiliki tidak mustahil mahasiswa bisa melampaui itu. Karena tidak sedikit lulusan kampus beralamatkan di Jalan Gajayana No 50 Kota Malang ini melanjutkan ke luar negeri.
"Sehingga alumni UIN Malang akan tersebar di seluruh penjuru dunia, sejalan dengan roadmapnya menjadi universitas bereputasi internasional," ujarnya..
Sementara, Ketua SEMA UIN Malang, Bagus Isnu Hariadi yang melantik pengurus dalam amanatnya mengingatkan kembali tugas dan fungsi mahasiswa sebagai agent of change atau agen perubahan mahasiswa bukan hanya di kampus, tetapi juga di masyarakat.
"Akhir-akhir ini, kita dikejutkan dengan adanya RKUHP pasal 240, yang secara tidak langsung akan mencederai demokrasi kita," pungkasnya.
