Jember, NU Online Jatim
Dalam upaya mewujudkan mahasiswa yang memiliki pengetahuan hukum ketatanegaraan yang mendalam dan luas, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember menggelar Kuliah Umum bertajuk ‘Dinamika Ketatanegaraan Islam Di Indonesia’ di Ruang VIP Fakultas Syariah pada Rabu (13/09/2023).
Turut hadir Prof. Dr. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah, Dr. Busriyanti, M.Ag., Ketua Jurusan Fakultas Syariah serta Prof. Dr. H. Ija Suntana, M.Ag., CLA sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Syariah, Prof Haris sapaan akrabnya mengatakan, pembelajaran tentang seputar keislaman itu termasuk dalam lingkup kampus UIN. Oleh karena itu, tema pada acara ini tentu sangat relevan apabila diberikan kepada mahasiswa terutama yang kuliah di UIN KHAS Jember khususnya.
"UIN core nya islamic studies, jadi sangat pas," ujar Guru Besar UIN KHAS Jember tersebut.
Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pelatihan (KP3) MUI Jawa Timur ini berharap agar selesai acara ini, mahasiswa dapat lebih produktif dan mempertajam skill dalam berkarya.
Sementara Ketua Jurusan Fakultas Syariah, Prof. Ija menjelaskan, eksistensi ketatanegaraan Indonesia pada mulanya cenderung dipengaruhi oleh ketatanegaraan Islam ditinjau dari berbagai aspek, salah satu di antaranya pada aspek istilah.
"Istilah-istilah ketatanegaraan Indonesia diambil dari istilah ketatanegaraan Islam, misalnya hukum, pasal, daulat, dan sebagainya," ungkap Guru Besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini.
Prof. Ija memaparkan pola dinamika dengan menyebutkan tiga aliran para ilmuan ketatanegaraan Islam. Pertama aliran romantis bersejarah yang mengidealkan apa yang terjadi di masa lalu. Kedua aliran mesianisme yang mengidealkan apa yang terjadi di masa yang akan datang.
“Kemudian ketiga aliran realisme yang mengidealkan apa yang terjadi saat ini," paparnya.
Prof. Ija juga menyampaikan tujuh tipe demokrasi secara hierarkis dilihat dari perkembangan suatu negara. Pertama, demokrasi tinggi dan kesejahteraan tinggi, kedua demokrasi menengah kesejahteraan tinggi.
Lebih lanjut, ketiga demokrasi rendah kesejahteraan tinggi, keempat, demokrasi rendah kesejahteraan menengah, kelima demokrasi rendah kesejahteraan rendah, keenam demokrasi menengah kesejahteraan rendah, ketujuh demokrasi menengah kesejahteraan menengah.
"Ditarik dari sejarah zaman Rasulullah, kemudian sahabat, itu awal mula demokrasi terjadi," pungkasnya
