Sidoarjo, NU Online Jatim
Konferensi Cabang (Konfercab) XXI Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Sidoarjo yang akan diselenggarakan 28 November 2021 mendatang, banyak menyita perhatian tokoh dan kiai NU setempat.
Salah satunya, Wakil Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Dodi Dyauddin. Ia berharap, calon pemimpin Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sidoarjo mendatang, baik Rais maupun Ketua PCNU tidak melakukan money politic atau risywah dalam perhelatan Konfercab.
Selain itu, Konfercab tersebut nantinya bisa menghasilkan program-progam yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya Nahdliyin.
“Harapan saya sebagai warga NU, PCNU Sidoarjo ke depan bisa memiliki lembaga keuangan yang baik, sehingga bisa melayani kebutuhan masyarakat akan akses modal, khususnya bagi Nahdliyin,” katanya kepada NU Online Jatim, Selasa (23/12/2021).
Selain itu, juga kemudahan akses pelayanan kesehatan. Diharapkan, Rumah Sakit Islam (RSI) Siti Hajar tidak hanya melayani warga NU yang berada di kota, melainkan juga melayani masyarakat Sidoarjo secara menyeluruh dengan mendirikan fasilitas kesehatan (faskes) di masing-masing kantor MWCNU tingkat kecamatan.
“Selanjutnya, terkait penyelenggaraan konferensi, alangkah baiknya ada transparansi program maupun keuangan yang bisa dibuktikan dengan laporan dari akuntan publik, karena itu adalah amanah dari AD dan ART NU,” tandas tokoh muda NU Sidoarjo dan mantan Direktur NU Care-Lembaga Amil, Zakat, Infak Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Sidoarjo ini.
Instruktur Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU) Jatim tersebut mengemukakan, pengurus NU nantinya yang mendapat amanah Konfercab tahun 2021 ini semoga bisa memberikan tauladan bagi pengurus di tingkat bawahnya untuk tidak merangkap jabatan.
“Baik rangkap jabatan yang bersifat internal seperti pengurus harian dengan badan otonom (banom) atau dengan lembaga, berikutnya rangkap jabatan dengan eksternal seperti menjadi pengurus partai politik atau punya kekuasaan politik, itu harus dilakukan secara tegas sesuai dengan AD dan ART Pasal 51, karena bagaimana pun PCNU Sidoarjo menjadi rujukan bagi PCNU di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Di bidang pendidikan, mantan Ketua PC Lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU) Sidoarjo dan Ketua Gusdurian Sidoarjo (2011-2016) ini menegaskan, sudah waktunya NU Sidoarjo menyiapkan pendidikan yang terbaik.
Misalnya sekolah unggulan, untuk melayani kebutuhan pendidikan bagi warga NU golongan ekonomi menengah ke atas, agar bisa menitipkan anaknya kepada lembaga pendidikan yang mereka percayai.
Terkait pengelolaan aset NU, dijelaskannya, di periode kepengurusan yang lama sudah membuat badan khusus yang menangani penyelamatan aset, di periode kepengurusan ke depan perlu lebih serius lagi.
“Sehingga kerja BP3 aset tidak hanya menginventarisir tetapi juga mengeksekusi agar aset-aset yang tercecer bisa kembali lagi menjadi milik badan perkumpulan NU khususnya PCNU Sidoarjo, entah dengan penambahan anggaran serta melakukan upaya lobi-lobi kepada pemerintah,” pungkasnya.
