Situbondo, NU Online Jatim
Zainut Tauhid, Wakil Menteri Agama (Wamennag), memuji kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang memperhatikan pondok pesantren dan madrasah diniyah (madin) dengan menerapkan Peraturan Presiden Nomo 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.
Hal itu disampaikan Zainut saat berkunjung di Pendopo Graha Amukti Praja Situbondo akhir pekan lalu. Hadir dalam kesempatan itu, Karna Suswandi, Bupati Situbondo; Wabup Nyai Khoirono; Zaineye, anggota DPRD Jatim; dan sejumlah pejabat setempat.
"Perpres itu memungkinkan Pemkab Situbondo mengalokasikan APBD-nya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di pondok pesantren. Seperti dana afirmasi, dana sharing dan sebagainya," ujar Zainut.
Dia mengatakan, dana sharing madin selama enam bulan yang ditanggung Pemkab Situbondo dan kenaikan insentif guru ngaji menjadi bukti Bupati Situbondo menerangkan Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tersebut.
"Luar biasa sekali Bapak Bupati ini perhatiannya kepada Pendidikan Agama Islam di Kota Santri Pancasila, patut kita acungi jempol," tegasnya.
Zainut menjelaskan, pemerintah pusat sejatinya juga terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren. Salah satunya dengan mengusulkan pembentukan Dirjen Ponpes di Kemenag RI. Sehingga pondok pesantren bisa menerima alokasi dana dari APBN secara maksimal.
Dia mengakui, anggaran Kemenag RI untuk pondok pesantren masih terbilang kecil. "Pada tahun 2022 pagu anggaran kita sebesar Rp66,5 triliun. Mirisnya, pondok pesantren masuk rumpun pendidikan hanya mendapat 800 atau 900 miliar. Padahal jumlah ponpes di Indonesia ada 26 ribu lebih. Namun kita terus berusaha agar ini bisa ditingkatkan lagi," pungkasnya.
