Malang, NU Online Jatim

Pengurus Cabang (PC) Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU) Kabupaten Malang menggelar Halaqah Pesantren Wilayah 8 (Singosari, Lawang, Pakis, dan Karangploso). Kegiatan yang bertajuk 'Penguatan Potensi Kesejahteraan Pesantren' ini digelar di Pondok Pesantren Nurul Huda Singosari, Kabupaten Malang, Ahad (27/04/2025).

 

Ketua PC RMINU Kabupaten Malang, KH Agus Ikhwan Mahmudi, dalam sambutannya menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian pesantren di era modern. Menurutnya, pesantren sejatinya telah memiliki tradisi kemandirian sejak lama. 

 

“Namun, pada masa sekarang, penguatan kemandirian tersebut harus dibarengi dengan sinergi bersama pemerintah, sebagaimana teladan para Wali Songo dan Rasulullah SAW yang membangun hubungan erat antara ulama dan umara dalam menyiarkan agama Islam,” katanya.

 

Gus Ikhwan juga menyampaikan bahwa Kabupaten Malang memiliki jumlah pesantren yang sangat besar, mencapai 677 pesantren. Ia menegaskan bahwa mayoritas alumni pesantren tersebut telah terbiasa mandiri dan menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. 

 

“Di era ini punya dana abadi pesantren. Dana pesantren itu jumlahnya sekitar tahun kemarin Rp250 miliar pada tahun ini meningkat menjadi Rp267 miliar. Dana tersebut difokuskan untuk program beasiswa demi mencetak generasi santri yang berilmu dan mampu bersaing, sebagaimana tuntunan dalam Al-Qur'an tentang pentingnya iman dan ilmu,” tambahnya.

 

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncokusumo tersebut juga menyatakan keyakinannya bahwa kemajuan Kabupaten Malang sangat bergantung pada kontribusi pesantren. 

 

"Saya optimistis, dengan dukungan dari pemerintah daerah, pondok pesantren di Kabupaten Malang akan semakin berkembang dan menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang religius dan berdaya saing,” terangnya.

 

Sementara itu, mewakili Pemerintah Kabupaten Malang, Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Malang, Agus Widodo, menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program pemberdayaan pesantren.

 

Ia mengungkapkan bahwa tahun ini Bakesbangpol mengalokasikan anggaran hibah lebih dari Rp4 miliar untuk pondok pesantren. Namun, karena adanya kebijakan efisiensi anggaran nasional melalui Inpres No. 1 Tahun 2025, hibah tersebut baru bisa diberikan kepada 175 pesantren dari total 677 pesantren yang ada.

 

"Bantuan hibah tidak hanya kami berikan dalam bentuk dana operasional, tetapi juga untuk mendukung kegiatan keagamaan seperti program Subuh Keliling (Suling). Masjid yang menjadi lokasi kegiatan ini kami berikan hibah sebesar Rp20 juta, sedangkan masjid yang telah mengajukan proposal, meskipun tidak menjadi lokasi kegiatan, tetap mendapatkan bantuan Rp15 juta," ujarnya.

 

Ia mengingatkan bahwa enting bagi pesantren dan lembaga keagamaan untuk memahami syarat dan ketentuan administrasi agar dapat mengakses bantuan hibah tersebut. "Pemerintah Kabupaten Malang membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi seluruh pondok pesantren untuk bersinergi dengan berbagai dinas terkait," ujarnya.

 

Dalam Halaqah Pesantren ini, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih, juga turut memberikan pandangan. Ia menekankan pentingnya pesantren untuk bersikap terbuka terhadap informasi dan memperkaya diri dengan berbagai pengetahuan tentang program-program pemerintah di semua tingkatan. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi modal penting bagi pesantren untuk dapat mengakses berbagai peluang bantuan dan program pemberdayaan.

 

“RMINU memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan pesantren, karena banyak pondok pesantren yang belum terbiasa mengakses internet secara bebas atau membuka informasi melalui media sosial dan situs resmi pemerintah. Karena itu, RMINU diharapkan bisa menjadi kanal informasi yang efektif, membantu pesantren dan santri agar lebih siap dalam memenuhi persyaratan serta mengikuti berbagai program pemberdayaan," tuturnya.

 

Halaqah Pesantren ini juga menghadirkan berbagai narasumber dari sejumlah dinas di Kabupaten Malang. Di antaranya Dinas Perikanan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta perwakilan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) Malang.

 

Selain itu, hadir pula Prof. Dr. Muslihati, Guru Besar Departemen Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, yang memberikan pemaparan tentang pentingnya penguatan karakter dan kapasitas santri dalam menghadapi tantangan zaman.