Ketua NU Kediri Minta Perhatikan Isu Kerakyatan saat Muktamar Ke-34

Kediri, NU Online Jatim

Menjelang Muktamar ke-34 NU aspirasi dari pengurus jamiyah di bawah perlu diperhatikan. Di antaranya tentang kemandirian organisasi dan isu-isu kerakyatan seperti yang disampaikan KH Muhammad Makmun Mahfud, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kediri.

 

Selain itu, Gus Makmun juga menyatakan sikap untuk siap memperjuangkan keputusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur hingga arena muktamar bulan Desember 2021 mendatang.

 

Keputusan PWNU Jatim tersebut adalah tentang pengusulan KH Miftachul Ahkyar sebagai Rais Aam dan KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sebagi Ketua Umum (Ketum) Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

 

Menurut Gus Makmun, pihaknya berprasangka baik terhadap keputusan PWNU Jatim serta sami'na waatha'na guna mensukseskan muktamar. Salah satu pertimbangannya supaya regenerasi kepemimpinan di NU terus berjalan. "Untuk menunjukkan banyaknya kader potensial di NU," katanya keada NU Online Jatim, Sabtu (16/10).

 

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri tersebut berharap, muktamar ke-34 NU di Lampung nantinya akan menghasilkan kebijakan-kebijakan strategis menuju kemandirian NU. Serta meneguhkan kewibawaan NU kepada dunia.

 

"Diperjuangkan bagaimana ada kebijakan dalam bidang organisasi yang menyeragamkan langkah-langkah NU dari tingkatan yang bawah," ungkapnya.

 

Sebagai tokoh masyarakat, Gus Makmun berharap agar isu kerakyatan juga harus dibawa supaya meningkatkan iklim usaha dalam masa recovery Covid-19. Serta membuat suasana kondusif di tengah maraknya berbagai isu yang memecah belah NU. "Awas banyak media yang mengadu domba ulama NU," tegasnya.

 

Terkait kemandirian organisasi, Gus Makmun mengajak pengurus dan jamaah NU agar menyiapkan penggalangan dana untuk membantu terselenggaranya muktamar sebagai wujud kemandirian jamiyah agar tidak terus tergantung kepada pihak luar.

 

 

"Sebelum muktamar kami sudah mengajak iuran, namun pandemi agak menghambat program gerakan koin muktamar," tandasnya.