• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Selasa, 5 Juli 2022

Madura

Bila Santri Jadi Kepala Desa Diundang di Acara NU

Bila Santri Jadi Kepala Desa Diundang di Acara NU
Saleh, santri yang menjadi kepala desa di acara Lakpesdam NU MWCNU Bluto, Sumenep. (Foto: NOJ/Moh Khoirus S)
Saleh, santri yang menjadi kepala desa di acara Lakpesdam NU MWCNU Bluto, Sumenep. (Foto: NOJ/Moh Khoirus S)

Sumenep, NU Online Jatim

Ini jadinya bila santri menjadi kepala desa. Setiap kebijakannya didasarkan pada dalil-dalil agama. Saleh, Kepala Desa Lobuk, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Madura, contohnya. Dia mengatakan, setiap pemimpin harus menjalankan kebijakan tanpa lupa kebajikan. Itu mengacu pada Sayyidina Ali yang mengajarkan bahwa pemimpin dan rakyat harus sama-sama baik.


Hal itu disampaikan alumni Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, itu saat diundang sebagai pemateri Sekolah Analisis Kebijakan dan Pengembangan Desa yang diadakan oleh Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Batang-Batang, Sumenep, Ahad (27/03/2022).


"Kebijakan perlu di laksanakan tetapi kita perlu juga melihat kebajikan sehingga betul-betul mampu memihak kepada masyarakat," kata Saleh.


Saleh tak asal ngecap.  Desa Lobuk sendiri merupakan desa terbaik di Sumenep dan terbaik keempat di Jawa Timur. Sejak tahun 2021, pemerintah telah mengubah status Desa Lobuk dari Desa Maju menjadi Desa Mandiri.


Desa Lobuk, lanjut Saleh, pernah menerapkan layanan surat-menyurat online yang bernama BALADA (Basis Layanan Data Desa). Tetapi, dalam perjalanannya mendapatkan persoalan karena tidak semua masyarakat melek teknologi.


"Kita sadari bahwa masyarakat tidak semuanya melek teknologi, sehingga kita putuskan online jalan offline jalan. Kita dituntut melek teknologi, Tetapi kita harus sadar terhadap keadaan masyarakat. Jadi kebijakan yang kita lakukan seimbang," jelasnya.


Dia menjelaskan, dalam implementasi kebijakan kunci utama adalah komunikasi. Pemerintah harus tahu tentang kebijakan dan mampu berkomunikasi dengan baik sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dan resistensi. Menurutnya, Kepala Desa harus menjadi subjek sekaligus obyek kebijakan.


Selain itu, lanjut Saleh, yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusia meliputi kapasitas perangkat desa, implimintator, kearifan lokal, dan fasilitator. Ia mengatakan, saat membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dirinya merekrut pemuda-pemuda desa yang mau berjuang dari nol. Sejak awal pemuda tersebut tidak digaji hingga sekarang memperoleh gaji.


"Saya paham betul kreativitas pemuda. Saya merekrut pemuda-pemuda desa yang peduli kemajuan desanya. Tetapi Alhamdulillah, sekarang minimal digaji Rp1,5 juta per bulan. Jika sesuatu dikerjakan secara tulus, maka rezeki akan menyusul. Tetapi, jika yang dikerjakan profit oriented, maka gaji terus yang dicari," ujar Saleh.


Dia lantas menceritakan sebuah kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam kisah tersebut, Sayyidina Ali pernah dirasani warganya tentang perbedaan masa kepemimpinnya dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Warga itu beranggapan selama Ali memimpin wilayahnya banyak mengalami kemerosotan.


Kemudian, dengan santai Sayyidina Ali menjawab: aat Abu Bakar memimpin, rakyatnya adalah aku, dan saat aku memimpin, rakyatnya adalah kamu.


"Dari sana kita belajar bahwa tidak harus pemimpin saja yang baik, rakyat pun harus baik," pungkasnya.


Madura Terbaru