Sumenep, NU Online Jatim
Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 1154 Tahun 2021, mengukuhkan sembilan Majelis Masayikh yang dipilih oleh Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa) yang berasal dari unsur pemerintah dan asosiasi pesantren berskala nasional, Kamis (30/12/2021) kemarin di aula HM Thmarin, Jakarta.
Dari sembilan tokoh tersebut, Dewan Masyaikh Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk, Sumenep, KH Abd A'la Basyir terpilih sebagai Majelis Masayikh dengan rumpun keilmuan Sejarah dan Peradaban Islam.
Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tersebut mengatakan bahwa dirinya kurang pantas berada dalam jajaran Majelis Masayikh. Hal tersebut mengingat beratnya mengemban tugas mulia tersebut.
"Untuk itu, kami membulatkan tekad dan berkomitmen serta meluruskan niat untuk mengabdi. Karena tugas ini guna membawa pendidikan pesantren lebih unggul dalam menjawab tantangan di era 5.0," ujarnya kepada NU Online Jatim, Jum'at (31/12/2021).
Menurut Khodim Pondok Pesantren Annuqayah daerah Latee tersebut, pesantren niscaya menjadi simpul peradaban Islam. Makanya, karakteristik dan ciri khas pesantren di Indonesia harus terus diperteguh dan dikuatkan.
“Selain itu, mutu pendidikannya harus terus kita kawal bersama dan ditingkatkan sebagaimana perkembangan pesantren yang terus meningkat, baik dalam manajemen atau pun kurikulumnya," tuturnya.
Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya itu menegaskan, Jawa Timur merupakan awal lahirnya pesantren. Oleh karena itu, keberadaannya menjadi rujukan bagi daerah-daerah lain.
"Ini yang semestinya kita jaga bersama dan terus dikembangkan, baik dari sisi kualitas atau yang lainnya," pintanya.
Selain itu, Kiai A'la mengimbau kepada para filolog untuk mengumpulkan kepingan dan fragmen kesejarahan agar khalayak tahu bahwa manuskrip di Jawa Timur lumayan banyak.
“Bahkan, banyak ulama NU yang tak tercatat dalam sejarah, meski senyatanya mereka turut serta mengusir penjajah dari bumi pertiwi,” terangnya.
Untuk itu, agar manuskrip dan kesejarahan para kiai sepuh dapat dipublikasikan secara luas, terlebih diakui secara nasional, dibutuhkan kerja keras untuk mencari dan mengumpulkan data.
“Kami kira, salah satu persoalannya terletak di tahapan yang harus dilalui. Semoga usaha para sejarawan terkait hal ini menemukan titik temu," tandasnya.
