Sumenep, NU Online Jatim
Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep, Ach Zubairi Karim mengatakan, Islam Nusantara yang kerap disalahpahami oleh banyak orang merupakan bagian dari fa ashlihu baina akhawaikum. Yakni menempatkan syariat di atas kebudayaan masyarakat yang tidak hanya memiliki ritual keagamaan, tetapi rekonsiliasi sosial di setiap kehidupan berbangsa.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat mengisi acara Kajian Qanun Asasi surat Al-Hujurat ayat 10, yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Pragaan, Sumenep. Kegiatan tersebut dipusatkan di aula Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) setempat, Ahad (17/04/2022) malam.
Oleh karenanya, Zubairi mengimbau agar Nahdliyin tidak ragu dengan Islam Nusantara. Hanya saja yang menjadi pembeda adalah nilai akhlaknya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Namun jika ditarik benang merahnya saat Rasulullah memimpin negara Madinah, Nabi mencegah perselisihan dengan jalur perdamaian. Peristiwa perjanjian Hudaibiyah merupakan bukti bahwa negosiasi yang dilakukan nabi kepada pemimpin Quraisy untuk perdamaian,” terangnya.
Alumni Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk itu menyadari, warga NU perlu membendung perang narasi di media sosial dengan cara ilmiah untuk perdamaian. Hanya saja bukan keilmiahan yang ditemukan, tetapi emosi melawan ilmiah.
“Demonstrasi tolak Jokowi 3 periode bagian menyuarakan keadilan. Namun yang dikhawatirkan dari demonstrasi itu adalah hadirnya penyusup. Sama halnya dengan negara Arab yang awalnya demonstrasi tujuannya digunakan untuk mendapatkan keadilan, namun berubah seketika kala ada oknum yang menunggangi kepentingan demonstrasi tersebut, sehingga berimplikasi pada perang saudara,” curahnya.
Tak hanya itu, dilengserkannya KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Presiden RI ke-4 secara politik, bagian dari mencegah perpecahan anak bangsa. Sebagaimana dalam buku yang dikisahkan oleh dzurriyah Gus Dur, bahwa ada 350 ribu orang menyatakan siap mendukung Gus Dur dan siap turun lapangan.
“Untuk mencegah gesekan dan pertumpahan darah, Gus Dur merelakan jabatannya. Keputusan bapak Pluralisme ini selalu membawa rekonsiliasi dalam kehidupan masyarakat. Bahkan ia menawarkan rekonsiliasi dengan anak-anak PKI, semata-mata ingin mengubur secara dalam peristiwa berdarah atau tidak ingin mengorek dendam di dalam luka yang berkepanjangan,” terangnya.
Menurutnya, benturan PKI dan NU, dipahami sebagai korban dari kemauan segelintir elit politik yang ingin berkuasa. “Jadi, PKI dan NU pada hakikatnya korban keberingasan kehendak elit politik Orde Baru dengan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan,” tandasnya.
