• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Minggu, 14 Agustus 2022

Madura

Kiai Pandji: Setop Polling-pollingan Calon Ketum NU

Kiai Pandji: Setop Polling-pollingan Calon Ketum NU
Kia Pandji Taufiq, Ketua NU Sumenep. (Foto: NOJ/Firdausi)
Kia Pandji Taufiq, Ketua NU Sumenep. (Foto: NOJ/Firdausi)

Sumenep, NU Online Jatim

KH Pandji Taufiq, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Sumenep, meminta semua pihak, apalagi kader NU, tidak mengikuti gaya kontestasi calon Ketua Umum PBNU dari luar NU, seperti polling dan sejenisnya yang belakangan marak di media sosial. Dia meminta menyetop hal seperti itu karena bukan tradisi NU.

 

"NU sudah memiliki gaya pemilihan sendiri. Baik melalui sistem Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa) maupun pemilihan musyawarah,” kata Kiai Pandji saat hadir di acara Bahtsul Masail Komisi Tanfidziyah di Pesantren Nurul Islam Dasuk, Kabupaten Sumenep, Madura, Ahad (10/10/2021).

 

Dia mengatakan, beban ulama saat ini sangat berat. Berbagai kegiatan seremonial di NU marak, tetapi isi kesejatiannya terasa mulai jauh dari nilai-nilai NU. Seperti nilai kejujuran yang jauh dari harapan. Baik kejujuran di pentas sosial maupun bagi penyelenggara negara yang kebanyakan juga dari kalangan santri.

 

Alumni Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk itu mengutarakan, negara Indonesia kata para pengamat sudah dikuasai kapitalisme global. Maka Muktamar NU nanti jangan diserahkan kepada mekanisme polling, tapi melalui istighatsah di masjid dan mushala agar muktamar selamat.

 

“Muktamar bukan sekedar soal calon ketua umum, tapi memikirkan keruwetan negara. Anggaran negara atau daerah yang katanya lebih banyak untuk pembelanjaan operasional (belanja aparatur negara), daripada belanja langsung untuk pembangunan,” ujar Kiai Pandji.

 

Dulu, lanjut dia, PBNU mengkaji pengelolaan Sumber Daya Alam, seperti air yang tidak boleh diberikan kepada perorangan, tetapi digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

 

“Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 semakin jauh dari harapan kesejahteraan  setelah dilakukan amandemen. Sebenarnya sejak dulu NU ingin agar UUD 1945 kembali kepada yang sejatinya, yakni yang berpihak kepada masyarakat," tandas Kiai Pandji.

 

Karena itu, dia berharap seluruh warga NU lebih fokus pada isu-isu strategis dan berhubungan dengan kepentingan umat dan masyarakat pada Muktamar ke-34 NU di Lampung pada 23-25 Desember nanti. “Muktamar bukan ajang memilih Rais dan Ketua PBNU, tetapi menyelesaikan seluruh masalah rakyat dan dunia,” pungkas Kiai Pandji.


Madura Terbaru