Tulungagung, NU Online Jatim
Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dalam persidangan resmi ditutup 01.46, Rabu (23/11/2022). Ribuan kader menyepakati beberapa hal rekomendasi aturan organisasi yang berlangsung di Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyin Ali Rahmatullah (Satu) Tulungagung itu.
Bertempat di aula gedung Arif Mustaqim lantai 6 UIN Satu Tulungagung, beberapa rekomendasi baru adalah proses administrasi organisasi, utamanya pengajuan SK kepengurusan, dilakukan melalui online dengan platform aplikasi digital bernama e-PMII.
Penanggungjawab Persidangan Bagian Organisasi sekaligus Wakil Sekretaris Aparatur Organisasi Pengurus Besar (PB) PMII, Khadiful Fikri menjelaskan aplikasi tersebut menyederhanakan proses administrasi organisasi agar lebih efektif dan efesien. Kader-kader dari daerah tidak perlu lagi mendatangi kantor PMII di Jakarta untuk mengajukan SK pengurus.
"Kami ingin mempermudah mekanisme administrasi organisasi di PMII. Karena terlalu memakan biaya seandainya kader harus pergi ke Jakarta untuk mengajukan SK," ungkap Khadiful Fikri.
Tidak hanya itu, beberapa kader dari Jawa Timur berhasil merekomendasikan penulisan sejarah tokoh kunci organisasi dengan tri motto dzikir, fikir dan amal sholeh ini. PKC PMII Jawa Timur menilai, Mahbub Djunaidi telah menorehkan sejarah penting bagi PMII sehingga pantas diusulkan menjadi pahlawan nasional.
"Tokoh nasional itu bernama Mahbub Djunaidi, ia merupakan tokoh NU, sastrawan, jurnalis aktivis perjuangan juga politisi tangguh. Atas dasar pemikiran tersebut, beliau layak menyandang gelar pahlawan nasional," ungkap Ketua Koordinator Cabang Jawa Timur, Baijuri.
Selanjutnya, kader-kader puteri PMII bersorak atas keberhasilannya memasukkan perspektif gender di dalam materi pelatihan formal. Lantaran, materi tersebut dihapuskan dari draft yang sebelumnya.
Beberapa materi di antaranya nahdlatul nisa, studi gender dan kekoprian, analisis wacana dan media representatif gender. Lalu, ada pengarusutamaan gender dan tujuan pembangunan berkelanjutan, gerakan perempuan Aswaja an-Nahdliyah, analisis strategi sistem politik dan pemerintahan nasional responsif gender.
"Kami ingin di tubuh organisasi menghapuskan perilaku yang diskriminatif, agar kader PMII punya pandangan yang sensitif gender. Ini bukan menyoal laki-laki dan perempuan saja, tapi semua kelompok yang rentan," ujar Ketua Kopri DKI Jakarta sekaligus peserta persidangan, Risma.
Lain Risma, lain Muiz yang menyuarakan PMII ke depan harus ada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dari tingkatan cabang sampai pusat dan lembaga pemantau pemilu dan demokrasi. Pasalnya, dua lembaga itu dinilai penting untuk kemaslahatan kader. Khususnya LBH, kader-kader membutuhkan perlindungan hukum yang dinaungi organisasi.
"Kader PMII banyak mengalami tindakan yang tidak layak oleh pelaku pelanggaran hukum, jadi penting lembaga bantuan hukum ada di PMII," pungkas Muiz.
