Bangkalan, NU Online Jatim
Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bangkalan KH Muhammad Makki Nasir mengingatkan kader untuk tetap menjaga persatuan dalam kultur Nahdliyin, terutama menjelang pemilihan umum atau Pemilu 2024.
Penegasan tersebut disampaikan saat acara tasyakuran Hari Lahir (Harlah) ke-101 NU rutinan pembacaan Rotib Syaichona Moh Cholil. Kegiatan tersebut dipusatkan di Masjid Maqbaroh Syaichona Cholil, Martajasah, Bangkalan, Rabu (07/02/2024).
"Ke depan beberapa hari lagi ada agenda besar nasional, yakni Pemilu 2024. Instruksi dari PCNU Bangkalan adalah jangan sampai perbedaan menjadi pemecah belah, khususnya di dalam kultur Nahdliyin," ujarnya.
Untuk itu, Kiai Makki Nasir pun mengulas tentang pedoman berpolitik warga NU. Hal tersebut agar Nahdliyin dan sejumlah kader NU memiliki patokan yang jelas dalam berpolitik. Sembilan pedoman politik warga NU tersebut meliputi sejumlah hal.
Pertama, berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
Kedua, politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan Makmur, lahir dan batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat.
“Ketiga, politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama,” sebutnya.
Keempat, berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etika dan budaya yang berketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kelima, berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.
Keenam, berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, dan dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah.
“Ketujuh, berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalih apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan,” katanya.
Kedelapan, perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga Nahdlatul Ulama harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu dan saling menghargai satu sama lain, sehingga dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
Kesembilan, berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.
"Jaga etika, jaga persaudaraan, jangan sampai golput. Pilihlah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing," pungkasnya.
Penulis: Ryan Syarif Hidayatullah
