Surabaya, NU Online Jatim
Pemerintah mengalokasikan anggaran 20 persen untuk pendidikan yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam perjalanannya anggaran ini dianggap belum berdampak pada kemajuan pendidikan dan kesejahteraan guru.
Untuk itu, Pimpinan Pusat (PP) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) menekankan komitmen pemerintahan baru agar memaksimalkan kebijakan 20 persen anggaran pendidikan dimaksud.
“Perlu adanya komitmen dari pemimpin kita, khususnya pemimpin baru nanti, baik secara teknis maupun strategis agar APBN 20 persen itu berimbas kepada kekuatan sistem pendidikan kita, yang di dalamnya berimplikasi pada kesejahteraan guru juga,” kata Sekretaris Umum PP Pergunu, Aris Adi Leksono, dikutip dari NU Online, Selasa (20/02/2024).
Aris menilai, belum ada strategi yang secara spesifik dapat memajukan pendidikan di Indonesia dari calon pemimpin baru, hal itu terlihat dari visi dan misinya. “Saya kira, kalau melihat visi misi capres dan cawapres, belum kelihatan secara spesifik langkah-langkah strategis untuk memajukan pendidikan kita,” jelasnya.
Menurutnya, strategi yang spesifik dalam upaya memperbaiki nasib guru dan pendidikan di Indonesia salah satunya ialah mengangkat menteri yang paham tentang dunia pendidikan.
“Terkait strategis nasib guru dan perbaikan pendidikan kita, dibutuhkan pemimpin yang memiliki basic pendidikan,” ungkap Aris.
Selain memilih pemimpin yang tepat, ia juga menambahkan bahwa pemimpin tidak hanya berfokus tentang kesejahteraan guru, tapi juga soal peningkatan kompetensi yang berkelanjutan. Aris berharap kesejahteraan bukan hanya berfokus pada guru seorang, tapi juga pada keluarga dan anak guru.
“Jangan sampai, guru mencerdaskan anak bangsa tapi keluarganya tidak mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik,” katanya.
Ia menambahkan, terkait nasib dan kesejahteraan guru selain menjadi tanggung jawab guru itu sendiri, perlunya didukung oleh regulasi serta anggaran dari pemerintah agar kemudian membantu pada nasib dan kesejahteraan guru.
“Saya kira kesejahteraan guru ini perlu didukung dengan regulasi dan anggaran dari pemerintah,” pungkasnya.
