Surabaya, NU Online Jatim
Intra Publik merilis serapan anggaran kabupaten/kota di seluruh daerah di Jawa Timur. Dalam rilis tersebut, Kota Surabaya menempati sepuluh terendah dalam penyerapan anggarannya di tahun 2021.
Direktur Intra Publik, Mauli Fikr mengatakan serapan anggaran kota Surabaya pada tahun ini hanya sekitar 54 persen. Menurutnya, angka tersebut di bawah rata-rata serapan anggaran di daerah lain, yang mencapai 58 persen.
Hal ini ia katakan, sangat tidak masuk akal, mengingat saat ini sudah pertengahan bulan November dan akan segera tutup buku. Kota Surabaya sendiri termasuk kota metropolis dimana serapan anggarannya seharusnya lebih tinggi dibandingkan daerah lain se-Provinsi Jatim.
"Dari data disini sudah ada titik ketimpangan. Kenapa bisa kota sebesar Surabaya serapan anggaran lebih rendah ketimbang daerah lain," kata Mauli saat dikonfirmasi, Jumat (12/11).
Dari data yang dijabarkan Mauli, klasifikasi serapan anggaran meliputi 41,6 persen belanja pegawai, barang dan jasa 32 persen, lainnya 15,4 persen dan 11 persen belanja modal. Data tersebut menurutnya menunjukkan bahwa belanja pegawai menempati persentase tertinggi dan belanja modal persentase terkecil.
"Hal itu sangat disayangkan, mengingat belanja modal tidak menjadi perhatian serius pada kinerja anggaran APBD 2021 dimana fakta sebenarnya, seluruh lapisan masyarakat sangat mengharapkannya. Mengingat saat ini sedang pandemi Covid-19 yang mengharuskan serapan anggaran lebih maksimal lagi khususnya pada item belanja modal," papar Mauli.
Lebih lanjut, alumni IAIN Sunan Ampel sekarang itu UINSA mengungkapkan, dari segi pendapatan daerah, Kota Surabaya termasuk dalam level bagus. Sebab hingga saat ini total pendapatan Kota Surabaya menyentuh angka 69 persen lebih.
"Namun, pendapatan ini harus juga diimbangi dengan kinerja belanja yang baia pula. tujuannya agar tetap stabil, dan regulasi keuangan di Surbaya berjalan optimal," ujarnya.
