Asta Cita dalam Pandangan PBNU

Oleh: Dr Heru Siswanto *)

 

Terhitung sejak era reformasi 1999, nama kabinet Pemerintah RI memang berganti-ganti. Era Presiden KH Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarnoputri (1999-2001) diberi nama Kabinet Persatuan Nasional, pemerintahan Megawati Soekarnoputri-Hamzah (2001-2004) dengan nama Kabinet Gotong Rotong. Selanjutnya, dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang didampingi Wapres Jusuf Kalla dan Boediono (2004-2014) diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu I dan II. Sementara pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (2014-2019) diberi nama Kabinet Kerja, dan periode berikutnya pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin dengan Kabinet Indonesia Maju.

 

Selanjutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran kali ini mengusung nama Kabinet Merah Putih, yang resmi diumumkan pada Senin, 21 oktober 2024 di Istana Negara, Jakarta. Kabinet Merah Putih ini terdiri dari 48 kementerian. Total jajaran kabinet ada 112 orang terdiri dari 7 Menko, 41 Menteri, dan 52 Wakil Menteri, serta 12 pejabat setingkat menteri seperti Panglima TNI, Kepala BIN, Kapolri dan Jaksa Agung. Angka itu di luar penasihat presiden, utusan khusus presiden, staf kepresidenan, dan kepala badan setingkat menteri.

 

Dalam kesempatan itu, Prabowo pernah menyampaikan bahwa kabinet yang dipimpinnya memang lebih besar dibandingkan kabinet pemerintahan sebelumnya. Namun ia juga menegaskan hal itu wajar-wajar saja. Sebab Indonesia juga merupakan bangsa yang besar, sebagai studi pembandingnya adalah negara di Eropa. Bahkan Indonesia merupakan negara keempat terbesar di dunia dan luasnya sama dengan Eropa Barat.

 

Dengan alasan tersebut, Prabowo berharap para menterinya untuk bekerja lebih tegas dan memiliki keberanian. Bahkan beliau bernada sedikit mengancam, tidak segan untuk mengganti para pejabatnya yang tidak bisa memberikan pelayanan yang baik terhadap rakyatnya.

 

Semangatnya dan harapannya yang tinggi dari kinerja Kabinet Merah Putih ini memang sejalan dengan visi yang ingin diwujudkan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam delapan misi yang disebut Asta Cita (delapan misi). Termasuk dalam hal menjawab pelbagai tantangan dengan situasi global yang penuh ketidakpastiannya.

 

Delapan misi itu disusun dalam rangka memajukan Indonesia dari segala sisi. Mulai pengokohan ideologi, pertahanan, pangan, hingga toleransi antar umat beragama. Demi mewujudkan visi, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

 

Di antara isi Asta Cita tersebut antara lain: (1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, (3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur, (4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, (5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, (8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

 

Selain Asta Cita, Presiden Prabowo juga akan memenuhi janji-janji kampanyenya yang terangkum dalam program prioritas, yakni sejumlah program yang ingin dicapai Presiden Prabowo demi mewujudkan visi dalam membangun Indonesia. Program Prioritas menjadi pekerjaan atau proyek utama yang akan dituntaskan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Program ini meliputi berbagai bidang. Di antaranya swasembada pangan, pemberantasan korupsi, pendidikan, layanan kesehatan, pemberantasan kemiskinan, hingga pelestarian seni dan budaya.

 

Berikut adalah daftar 17 Program Prioritas yang akan menjadi fokus utama Presiden Prabowo dalam membangun Indonesia: (1) Swasembada pangan, energi, dan air, (2) Pencegahan dan pemberantasan korupsi, (3) Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi, (4) Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan anak, serta penyandang disabilitas, (5) Melanjutkan pemerataan ekonomi penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), (6) Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan. (7) Pemberantasan kemiskinan, (8) Menjamin pelestarian lingkungan hidup, (9) Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani, (10) Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat: peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat, (11) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA), termasuk maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi, (12) Reformasi politik, hukum, dan birokrasi, (13) Pencegahan dan pemberantasan narkoba, (14) Penyempurnaan sistem penerimaan negara, (15) Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif, (16) Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah, (17) Pelestarian seni budaya peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.

 

Selaras dengan itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan penegasan dan dukungan terhadap Asta Cita tersebut, dengan menyatakan hampir seluruh isi dokumen tersebut selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Ketua PBNU, Rumadi Ahmad, dalam sebuah diskusi panel bertajuk "Sarasehan Ulama" yang diselenggarakan di The Sultan Hotel & Residence Jakarta hari ini. Acara yang dihadiri ratusan ulama dan cendekiawan muslim pada waktu itu.

 

Rumadi, dalam paparannya di sesi pertama Sarasehan Ulama, juga menekankan keselarasan substansial Asta Cita dengan ajaran Islam. Pernyataan ini bukan sekadar penegasan formal, melainkan sebuah landasan ideologis bagi peran aktif warga negara dalam merealisasikan cita-cita tersebut. Menurutnya, kewajiban warga negara tak hanya sebatas kepatuhan pasif, melainkan juga partisipasi aktif dalam mewujudkan cita-cita yang telah dirumuskan.

 

Hal ini sejalan dengan arahan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, yang disampaikan dalam sambutan pembukaan acara. Gus Yahya menegaskan komitmen penuh NU untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan cita-cita nasional. Ia menegaskan posisi NU sebagai organisasi yang berkhidmat, melayani, dan berbakti kepada rakyat. Pernyataan ini menggarisbawahi peran NU sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan, bukan sebagai kekuatan oposisi yang mencari alternatif visi pembangunan sendiri.

 

Penegasan dukungan PBNU terhadap Asta Cita memiliki implikasi yang signifikan bagi dinamika politik dan sosial di Indonesia. Sebagai organisasi keagamaan yang memiliki basis massa yang luas dan berpengaruh, dukungan PBNU memberikan legitimasi moral dan sosial terhadap program-program pemerintah yang selaras dengan cita-cita tersebut. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat konsolidasi nasional dan mendorong terciptanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan.

 

*) Ketua Program Studi dan Dosen PAI-BSI (Pendidikan Agama Islam-Berbasis Studi Interdisipliner) Pascasarjana IAI Al-Khoziny Buduran Sidoarjo; Dosen PAI-Terapan Politeknik Pelayaran Surabaya; Pengasuh Balai Peduli Pendidikan Indonesia; Pengurus LTMNU PCNU Sidoarjo; Ketua LDNU MWCNU Krembung.