Tuban, NU Online Jatim
Musyawarah Alim Ulama PWNU Jawa Timur menghasilkan sejumlah keputusan penting. Agenda yang dipimpin Wakil Rais PWNU Jawa Timur KH Moh Hasan Muwatakkil Alallah tersebut dipusatkan di Pondok Pesantren Sunan Bejagung, Tuban, Rabu (30/03/2022).
Di antara poin yang disampaikan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo itu ialah pentingnya memperhatikan akhlak dan etika ke-NU-an dalam menjalankan roda organisasi.
"Maka, diinstruksikan agar PWNU Jawa Timur tidak mengambil sikap, keputusan, dan langkah yang berujung pada ketidakpatuhan terhadap PBNU. Dikarenakan hal itu tidak sesuai dengan akhlak dan etika Nahdlatul Ulama," tutur KH Moh Hasan Muwatakkil Alallah, dalam keterangannya, Kamis (31/03/2022).
Dalam forum Musyawarah Alim Ulama juga ditegaskan, PWNU Jawa Timur tidak mengambil sikap, keputusan, dan langkah politik apapun yang terkait dengan politik kekuasaan. Namun hendaknya lebih memikirkan kemaslahatan umat dan pondok pesantren.
"Memohon kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar membuka forum dialog dengan Presiden, Wakil Presiden, Mendiknas, DPR RI khususnya komisi VIII, mengenai poin-poin RUU Sisdiknas yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai pancasila dan agama Islam," imbuhnya.
Selengkapnya, Musyawarah Alim Ulama tersebut menghasilkan keputusan sebagai berikut:
1. Merujuk kepada taujihat Rais PWNU Jawa Timur pada saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama, maka diinstruksikan agar PWNU Jawa Timur tidak mengambil sikap, keputusan, dan langkah yang berujung pada ketidakpatuhan terhadap PBNU, dikarenakan hal itu tidak sesuai dengan akhlak dan etika Nahdlatul Ulama’.
2. PWNU Jawa Timur tidak mengambil sikap keputusan, dan langkah politik apapun yang terkait dengan politik kekuasaan dan hendaknya lebih memikirkan kemaslahatan umat dan pondok pesantren.
3. Memohon kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar membuka forum dialog dengan Presiden, Wakil Presiden, Mendiknas, DPR RI khususnya komisi VIII, mengenai poin-poin Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendikan Nasional (Sisdiknas) yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai pancasila dan agama Islam,
4. Memohon ke PBNU, sebagai mandataris Muktamar ke-34 NU di Lampung agar segera memastikan sistem Ahlul Halli Wal Aqdi (Ahwa) yang akan diberlakukan dalam setiap Konferensi dan Muktamar tanpa harus menunggu keputusan Munas dan Konbes yang akan datang.
5. Pelaksanaan penerapan sistem Ahwa di Jawa Timur berdasarkan keputusan rapat gabungan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri pada tanggal 28 Desember 2021, tentang pemberlakuan sistem Ahwa untuk pemilihan Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziyah telah diberlakukan dalam beberapa Konferensi Cabang di Jawa Timur.
6. PWNU Jawa Timur memberikan arahan, bahwa dalam menerapkan toleransi beragama, tidak mengarah pada toleransi agama, sehingga berakibat terhadap pengkaburan prinsip-prinsip akidah dari masing-masing agama.
7. PWNU Jawa Timur memohon kepada PBNU untuk mengusulkan kepada Menteri Agama RI, untuk menunda pemberlakuan kriteria Imkanur Rukyah neo-MABIMS, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi bulan 6,4 derajat, karena belum masifnya sosialisasi kriteria baru tersebut sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam.
8. Merespons taujihat dari Rais PWNU Jawa Timur, maka Musyawarah Alim Ulama NU Jawa Timur dalam Rapat Pleno PWNU Jatim ini melaksanakannya sesuai dengan bidang masing-masing.
Demikian hasil Musyawarah Alim Ulama PWNU Jawa Timur yang dipimpin KH Mutawakkil Alallah dan notulis sidang KH Romadlon Chotib tersebut. Hadir dalam Musyawarah Alim Ulama NU Jawa Timur tersebut, yaitu, KH M Anwar Manshur, KH Abd Matin Jawahir, KH M Hasan Mutawakkil Alallah, dan KH Ali Mashan Moesa.
Selain itu, ada pula KH Hadi Muhammad Mahfudz, KH Abdul Adzim Kholili, KH Moh Hasyim Abbas, KH Romadlon Chotib, KH Dzul Hilmi Ghazali, KH Ah Jazuli Nur, KH Sholeh Hayat, KH Sofiyulloh, KH Shofiyulloh (LFNU), dan KH Azhar Shofwan (LBM).
