Surabaya, NU Online Jatim
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah prihatin karena partisipasi perempuan di kursi parlemen masih sangat rendah. Saat ini kursi DPRD Jatim yang diduduki perempuan masih berada pada angka 18 persen dari 120 anggota.
“Minimnya keterlibatan perempuan dalam kancah politik di Jatim ada beberapa faktor,” kata Anik, Selasa (05/07/2022).
Hal pertama yang dilihatnya yakni kurangnya kesadaran partai politik terhadap pentingnya memberikan posisi strategis bagi perempuan.
Ia katakan, saat ini masih belum banyak partai politik yang menonjolkan peran perempuan sebagai salah satu elemen kepartaian.
"Tidak banyak partai yang memberikan posisi strategis untuk para perempuan sehingga ini akan berpengaruh kepada pemberian peluang untuk bisa berperan serta dalam hal pengambilan kebijakan strategis," kata perempuan yang juga Sekretaris DPW PKB Jatim ini.
Perempuan pertama di pimpinan DPRD Jatim ini mengatakan, keterwakilan perempuan harus diiringi dengan sebuah pengawalan dan perjuangan yang berporos pada gender. Dan hal tersebut bisa berkelanjutan dalam proses politik.
“Kurangnya kepercayaan dalam diri perempuan untuk bisa maju dan berpartisipasi dalam dunia politik karena masih dipengaruhi oleh norma, budaya dan masih melekatnya sistem budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat,” urai dia.
Selanjutnya demi menarik minat keterlibatan perempuan dalam politik, partai hendaknya memberikan apresiasi lebih. Salah satunya dengan memberikan nomor urut cantik pada saat pencalonan. Hal tersebut akan berefek besar kepada tingginya elektabilitas sosok calon.
"Walaupun sistem pemilu itu mensyaratkan suara terbanyak bukan urutan. Namun masyarakat masih men-jutice bahwa caleg yang urutannya bagus menunjukkan keberadaannya penting di partai," ujarnya.
Tidak hanya itu, mantan kader Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Jatim ini menilai pola rekrutmen kepartaian yang masih timpang. Kebanyakan kader perempuan yang berpartisipasi di partai, tidak melalui kaderisasi yang terstruktur.
“Bahkan terkesan datang saat penggelaran pemilihan saja, yang mengakibatkan pencalegannya cenderung tidak maksimal,” tegasnya.
Lebih dari itu, peran serta partai dalam menarik kader perempuan harus dilebih genjot lagi. Tidak hanya mementingkan pengisian kuota 30 persen caleg perempuan agar dapat berkontestasi dalam pemilihan.
"Ada juga partai karena tidak mempunyai kader perempuan, jadi asal comot. Hal itu karena ingin memenuhi undang-undang pemilu yang mensyaratkan wajib 30 persen ada caleg perempuan," tandasnya.
