Dewan Jatim Sesalkan Turunnya Kinerja Pemprov

Surabaya, NU Online Jatim

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Jatim kembali mempertanyakan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dalam sidang Paripurna Pandangan Umum Raperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

 

Pertanyaan tersebut tidak lepas dari buruknya kinerja Pemprov Jatim yang menyebabkan Dana Insentif Daerah (DID) 2020 dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turun berada diangka Rp 52,44 miliar.

 

Anggota F-PKB Jatim Masduki mengatakan, bahwa nilai kinerja Pemprov Jatim didominasi nilai D dan E. Hal tersebut kemudian yang menyebabkan DID Jatim turun dari tahun sebelumnya 2019 di angka Rp 56,82 miliar.

 

Masduki membeberkan beberapa sub dengan nilai rendah dari Kemenkeu. Pertama terkait dengan rendahnya Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Belanja modal Kesehatan dengan nilai kinerja 65 peringkat D, belanja modal pendidikan dengan nilai kinerja 30 peringkat E.

 

Pada pelayanan dasar publik bidang pendidikan, mutu pendidikan mendapatkan nilai kinerja 25 dengan peringkat E, sedangkan angka partisipasi murninya dengan nilai kinerja 65 peringkat D.

 

“Hal-hal tersebut menjadi bagian dari faktor DID Jatim turun. Datanya bisa dilihat di djptk.kemenkeu.go.id,” ungkap Masduki usai mengikuti Paripurna (21/06/2021).

 

Sebab itu, pihaknya meminta penjelasan kepada Gubernur Jatim terhadap efektifitas program-program yang telah direalisasi selama ini, sehingga menyebabkan kinerja Pemrov Jatim dalam katagori rendah.

 

"Gubernur dan OPD di bawahnya bisa mengoptimalkan capaian kinerja di sektor-sektor yang masih mendapat penilaian rendah. Kami yakin bahwa potensi pendapatan daerah Jatim jauh lebih besar dibandingkan dari target yang selama ini ditetapkan," terangnya.

 

Editor: Risma Savhira