• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Sabtu, 3 Desember 2022

Parlemen

DPRD Jatim Keluhkan Macetnya Dana Darurat PMK

DPRD Jatim Keluhkan Macetnya Dana Darurat PMK
Pencairan dana darurat dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menangani PMK terganjal.
Pencairan dana darurat dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menangani PMK terganjal.

Surabaya, NU Online Jatim
Pencairan dana darurat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menangani Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terganjal. Hal tersebut karena belum keluarnya surat edaran atau Instruksi Mendagri atau (Inmendagri) terkait penggunaan dana darurat dalam penanganan PMK. 


Anggota Komisi B DPRD Jatim, Erma Susianti berharap pemerintah segera mengeluarkan Inmendagri tersebut. Hal itu agar penggunaan dana darurat dari pemerintah daerah dalam menangani PMK. 


“Pemprov, pemkab dan pemkot siap dalam mengeluarkan dana darurat dalam mengatasi persoalan PMK ini untuk para peternak yang ada di wilayahnya,” katanya, Senin (27/06/2022). 


Menurutnya, dalam pertemuan Komisi B dengan Gubernur Jatim beberapa waktu lalu, Khofifah mengaku tidak bisa mengeluarkan dana darurat jika tidak ada regulasi.


Erma menyayangkan karena sesuai rapat terbatas yang dilakukan presiden beberapa waktu lalu telah memutuskan bahwa Jatim zona merah PMK. Dengan begitu, beberapa kebijakan bantuan kepada peternak harus segara dilakukan.  


Salah satunya adanya Bantuan Pengganti Ternak (BTT) bagi sapi peternak yang terkena PMK sebesar 10 juta persapi melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 


"Ini kan seharusnya segera ditindaklanjuti Kemendagri agar mengeluarkan kebijakan berupa intruksi atau surat edaran seperti kasus Covid beberapa waktu lalu,” katanya. Sehingga pemerintah daerah bisa mencairkan dana darurat untuk mengiringi kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini terkait penanganan PMK, lanjutnya. 


Erma menilai dana tersebut bisa digunakan sebagai dana bantuan bergulir yang diberikan pula untuk peternak. Akibat PMK ini banyak sapi mereka yang tidak bisa disembelih dan dijual. Dengan begitu, bantuan ini peternak bisa diberi stimulus lain melalui dana tersebut agar perekonomian mereka tetap jalan. 


Politisi PDI Perjuangan ini meminta kepada gubernur untuk secepatnya melakukan komunikasi kepada pemerintah pusat dalam hal ini kementerian dalam negeri. Agar segera mengeluarkan regulasi mengiringi kebijakan Presiden terkait penanganan PMK khususnya di Jatim. 


Erma menjelaskan wabah ini membuat peternak rugi hingga puluhan juta rupiah, sehingga perlu ada bantuan pendanaan dari dana darurat. Selain bantuan dari pusat untuk menyelamatkan usaha para peternak.  


"Kami mohon ibu gubernur berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Agar segera menyelesaikan regulasi sehingga kita bisa membantu kebutuhan peternak melaui dana darurat," pintanya.
 


Editor:

Parlemen Terbaru