Surabaya, NU Online Jatim
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Jawa Timur (Jatim) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim agar merevisi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024.
Hal ini dikatakan langsung oleh Masduki, anggota DPRD Jatim pada rapat paripurna dengan agenda pandangan fraksi terhadap LKPJ Pemprov Jatim di tahun 2020, Rabu (07/08/2021).
Masduki mengakatan, dari sebelas indikator kinerja utama Pemprov Jatim, ada empat target indikator yang dirasa masih belum mencapai target. Indikator tersebut yakni, tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang mencapai angka 5,84 persen, naik dibandingkan tahun 2019 yang berada pada angka 3,82 persen. Pertumbuhan Ekonomi yang minus 2,39 persen, angka kemiskinan naik ke angka 11,46 persen dan indeks Theil turun ke angka, 0,3077 persen.
Menurut dewan daerah pilhan Mojekorto Jombang ini, keempat indikator tersebut sangat berkaitan langsung dengan kondisi masyarakat Jatim. Sebab ini, penyesuaian terkait RPJMD tersebut sangat dibutuhkan, apalagi di tengah pandemi Covid-19.
"Karena memang dengan kondisi Covid-19 harus ada penyesuaian. Kami melihat, keempat ini sangat urgen yang langsung berhungan dengan masyarakat. Karena RPJMD saat ini dibuat dalam kondisi normal," kata Masduki.
Selain hal itu, anggota Komisi D ini mengungkapkan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) yang hanya terpakai 93,41 persen juga menjadi catatan penting bagi kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa, karena masih butuh optimalisasi penggunaan anggaran. Sebab, belanja Pemprov Jatim menjadi salah satu triger untuk menghidupkan sosial ekonomi masyarakat, khususnya di masa pandemi Covid-19.
"Seharusnya SiLPA yang muncul, kita juga heran, karena memang dibutuhkan oleh masyarakat," ungkapnya.
Kendati demikian, pihaknya mengapresiasi penggunaan anggaran saat ini, hal tersebut merupakan pencapaian yang baik dari pada penggunaan anggaran di tahun 2017, 2018, 2019.
Editor: Risma Savhira
