• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Kamis, 1 Desember 2022

Parlemen

Masyarakat Banyak Belum Tahu Penanganan Wabah PMK di Jatim

Masyarakat Banyak Belum Tahu Penanganan Wabah PMK di Jatim
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Habib Mahdi. (Foto: NOJ/A Toriq)
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Habib Mahdi. (Foto: NOJ/A Toriq)

Surabaya, NU Online Jatim

Menyebarnya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di Jawa Timur menjadi atensi legislator. Pemerintah Provinsi Jawa Timur diminta segera melakukan penangan dan sekaligus pencegahan terhadap wabah PMK. Sebab, banyak masyarakat yang belum tahu cara pencegahan dan penanganannya. 


Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Habib Mahdi mengatakan, saat ini segala upaya harus dilakukan terstruktur demi menyelamatkan peternak hewan, khususnya sapi dan kambing bahkan hingga ke pelosok desa. Pasalnya, di Jawa Timur terdapat jutaan masyarakat yang ekonominya bergantung pada hasil ternak hewan sapi dan kambing. 


“Masyarakat di bawah masih banyak yang tidak tahu bagaimana caranya mencegah dan menangani hewan ternaknya yang terkena penyakit kuku dan mulut ini,” urai politisi yang akrab disapa Kang Mahdi tersebut pada Selasa (10/05/2022). 


Ia menyampaikan, berdasarkan laporan dari masyarakat di desa yang merupakan sentra peternak sapi, mereka mengaku kesulitan untuk melakukan penanganan secara mandiri. Apalagi banyak masyarakat yang menjadikan hewan sapi, baik ternak maupun sapi potong sebagai mata pencaharian utama keluarga. 


“Saya minta pemerintah membuat standar operasional prosedur (SOP) cara penanganan dan pencegahan penyakit kuku dan mulut sapi, dan secepatnya melakukan sosialisasi ke bawah (desa-desa),” terang politisi daerah pemilihan Probolinggo-Pasuruan ini. 


Kang Mahdi menuturkan, wabah PMK ini sementara masih fokus pada empat kabupaten yang menjadi epicentrum di Jawa Timur. Seperti Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Lamongan dan sudah dilakukan lockdown zona wabah. 


Namun menurutnya, tidak cukup sampai di situ. Pencegahan di luar 4 daerah tersebut harus tetap perlu dipikirkan. Sebagai antisipasi melebarnya virus PMK ke daerah lain. 


“Kalau sampai kasus PMK ini meluas ke daerah-daerah dengan populasi ternak yang cukup besar, tentu dampak negatif terhadap ekonomi Jawa Timur,” ujarnya. 


Ia mengungkapkan, Jawa Timur memiliki populasi penduduk yang padat, maka sebaiknya pemerintah melakukan antisipasi lalu lintas perdagangan sapi, terutama di perbatasan menuju Bali dan Jawa Tengah selama minimal seminggu ke depan. 


Jika pemerintah berhasil mencegah perluasan PMK di Jawa Timur maka wabah ini hanya akan jadi kasus lokal dan tidak akan membuat masalah kenaikan harga sapi maupun hewan ternak lainnya.


Upaya lainnya yang perlu dilakukan adalah pendataan seluruh hewan yang sudah terjangkit PMK maupun yang belum. Agar dapat dilakukan isolasi hewan secara tepat di daerah masing-masing. 


“Semoga pemerintah segera melakukan cara-cara yang tepat, untuk kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang peternak Jawa Timur,” pungkas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.


Editor:

Parlemen Terbaru