Surabaya, NU Online Jatim
Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Aliyadi Mustofa, meminta pemerintah fasilitasi petani garam dalam penggunaan teknologi terkini agar mampu menghasilkan garam berkualitas tinggi.
Aliyadi katakan, permintaannya ini untuk menaikkan kualitas garam lokal agar dapat diserap dan tidak lagi ada alasan perusahaan untuk tidak melakukan penyerapan garam petani. Karena perusahaan pengolah garam, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta, seringkali menjadikan rendahnya kualitas garam petani untuk tidak melakukan penyerapan garam secara maksimal.
“Pasar garam masih membuka diri menyerap hasil produksi petani, tetapi soal kualitas selalu dijadikan alasan untuk tidak melakukan penyerapan secara maksimal,” ungkap Aliyadi, Senin (28/06/2021).
Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini menuturkan, hingga saat ini Provinsi Jatim masih menjadi patron produksi garam di Indonesia. Hal tersebut diketahuinya, garam hasil produksi petani se-Jatim menyumbang paling sedikit 30 persen dari produksi garam nasional.
Namun fakta yang terjadi di lapangan tidak berbanding lurus dengan hasil produksi petani. Serapan garam lokal selalu tidak maksimal sehingga hal tersebut berimbas pada turunnya harga garam lokal. Alasannya pun lawas didengar telinga, yakni kualitas garam lokal tidak lebih bagus dengan garam impor.
“Oleh sebab itu, pemerintah harus hadir untuk mengurai persoalan tersebut. Salah satunya dengan memfasilitasi petani menggunakan teknologi terkini agar kualitas garam petani bisa bersaing,” terangnya.
Penyumbang suara terbanyak ini menuturkan, sudah bertahun-tahun petani garam tercekik akibat tingginya garam impor ke Indonesia yang menyebabkan rusaknya stabilitas harga garam lokal. Kondisi tersebut mendatangkan banyak keluhan dari para petani, sebab harga produksi garam tidak sebanding dengan harga jual.
“Pemerintah harus hadir dan memberikan penjelasan bahwa garam yang diproduksi menggunakan teknologi terkini kualitasnya jauh lebih bagus,” pungkasnya.
Editor: Risma Savhira
