Bahas Masa Depan Pendidikan Swasta, Unisma Hadirkan Wakil Menteri Dikdasmen

Malang, NU Online Jatim

Universitas Islam Malang (Unisma) menghadirkan Wakil Menteri (Wamen) Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Prof Atip Latipulhayat SH LLM PhD sebagai narasumber dalam Seminar Nasional yang membahas masa depan pendidikan swasta di Indonesia.

Wamen Dikdasmen Prof Atip Latipulhayat dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa visi misi kementeriannya ialah memberikan pendidikan yang berkualitas. Dalam merealisasikan hal tersebut tentunya semua elemen dalam dunia pendidikan juga harus berkualitas. Termasuk pula pihak penyelenggara pendidikan di lembaga swasta.

Prof Atip meyakini jika jauh sebelum kehadiran negara, pihak swasta telah lebih dahulu ada yang menyelenggarakan pendidikan. Ia menyebut, kontribusi lembaga pendidikan swasta juga tak terbantahkan dalam membangun kecerdasan bangsa. Maka, swasta bukan competitor, tapi posisinya sebagai mitra.

“Jadi tak mungkin pemerintah menyakiti pihak swasta,” ujarnya.

Patut diakui pemerintah belum memberikan pendidikan yang bermutu, termasuk di lingkup pendidikan usia dini, yang 97 persen dilakukan oleh swasta. Belum lagi tingkat SD dan jenjang di atasnya. Apalagi di tingkat perguruan tinggi, dimana Unisma tak terbantahkan kontribusinya.

Senada, Rektor Unisma Prof Junaidi menuturkan, pendidikan swasta telah berkontribusi sejak sebelum kemerdekaan. Namun, kemajuan lembaga pendidikan swasta masih sering terhambat oleh kebijakan pemerintah.

"Saat ini banyak persoalan yang dihadapi sekolah swasta, mulai dari penerimaan murid baru hingga distribusi guru. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah agar pendidikan swasta tidak semakin tertinggal," jelasnya.

Dirinya mengungkapkan, selama menjabat sebagai Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Malang, banyak keluhan serupa terus bermunculan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang lebih adil sangat dibutuhkan.

Seminar nasional ini sebagai upaya Unisma untuk membuka wacana penting tentang masa depan pendidikan swasta di Indonesia. Dengan perhatian dari pemerintah, diharapkan kebijakan yang lebih berpihak dapat segera diterapkan.