Surabaya, NU Online Jatim
Kementerian Dalam Negeri membuat aturan baru mengenai Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang diterbitkan pada 5/10/2020 lalu. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini tentu mengakibatkan sejumlah problem di daerah. Salah satunya, adalah berdampak pada pemangkasan kewenangan hak budgeting DPRD.
Terbukti DPRD Jawa Timur merasa tidak memiliki otoritas dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2021. Akibatnya, apapun rekomendasi yang telah dibahas di tingkat komisi tidak akan mampu mengubah RAPBD Jawa Timur 2021.
“Komisi tidak akan mampu memperjuangkan apalagi mengubah RAPBD 2021 Jawa Timur. Yang penting kewajiban kami sudah menyampaikan kepada tim anggaran eksekutif,” kata Aliyadi Mustofa, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur pada Rabu (25/11/2020).
Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menjelaskan terkait minimnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
“Yakni kisaran 1,6 triliun rupiah dari total belanja daerah atau RAPBD Jatim 2021 yaitu sebesar 32 trilliun lebih,” ujarnya.
Bahkan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra komisi bidang perekonomian dengan bidang pendidikan sangat berbanding terbalik.
“Total anggaran untuk OPD mitra komisi bidang perekonomian tidak lebih dari 4 persen. Sedangkan bidang pendidikan mendapat alokasi hingga 51 persen dari total belanja OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur,” terangnya.
Dirinya berharap, Pemprov Jatim juga fokus pada program pemulihan ekonomi, bukan hanya memprioritaskan sektor pendidikan.
“Kami berharap Pemprov juga memperhatikan pemulihan ekonomi di Jawa Timur,” pungkasnya.
