Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus akan menggelar demo hari ini, Senin (11/04/2022). Konsentrasi mereka akan difokuskan di depan istana negara dan atau gedung DPR RI. Kepastian itu telah disampaikan beberapa waktu lalu dan pihak kepolisian memberikan izin.
Ada beberapa tuntutan yang disampaikan mahasiswa dari beragam perguruan tinggi tersebut sebagai kepedulian atas kondisi negeri. Prinsipnya, hal yang menyangkut hajat hidup kebanyakan warga mendapatkan sorotan dan diharapkan mendapat perhatian pemerintah. Dalam perjalanannya, mahasiswa memang kerap menjadi lokomotif bagi perubahan negeri. Bahkan tumbangnya kekuasaan Soeharto dengan Orde Baru-nya juga lantaran kalangan yang tengah menempuh studi di kampus tersebut turun gelanggang.
Karena siapa saja sadar bahwa kala itu, akan sulit menumbangkan kekuasaan. Betapa tidak? Hampir seluruh elemen telah dikuasai Soeharto. Dari mulai eksekutif, legislatif dan yudikatif ada di bawah kendali penguasa. Kondisi diperparah dengan peran kalangan lain, termasuk militer yang demikian represif terhadap perlawanan rakyat. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN menjadi bagian yang demikian nyata. Mereka yang tidak memiliki akses, jangan berharap akan memiliki peran. Dan bila ada kekuatan yang dikhawatirkan mengganggu kekuasaan, maka seketika akan dilibas.
Kontrol dari berbagai kalangan juga tidak berjalan efektif. Begitulah kondisi bangsa kala itu yang membuat pembangunan hanya dinikmati kalangan tertentu. Demikian pula potensi sumber daya alam yang idealnya untuk kesejahteraan rakyat, dikuasai mereka yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
Saat itu sangat mustahil akan terjadi perubahan di negeri ini. Akan tetapi, perlahan namun pasti bahwa perubahan dikumandangkan sejumlah kalangan, termasuk mahasiswa. Kendati tanpa didukung alat komunikasi yang demikian masif, akan tetapi gelombang keinginan bagi perbaikan negeri terus dikumandangkan.
Dan dicatat dalam sejarah, rezim Soeharto tumbang dan berganti dengan era reformasi. Meski tidak terlalu ideal, namun harapan bagi perbaikan negeri terus dilakukan. Dan seiring berjalannya waktu, sejumlah kalangan yang berproses maupun sebagai pahlawan kesiangan berbaur mengisi era ini dengan aneka dinamika yang mengiringi.
Dalam perjalanannya, ada saja kekurangpuasan atas perkembangan negeri ini. Harapan yang diidamkan kala kekuasaan otoriter tumbang, ternyata dalam perjalanannya tidak semua terwujud. Bahkan bagi sebagian kalangan, perjalanan dan pembangunan negeri ini stagnan. Cenderung dinikmati kalangan tertentu, hampir sama seperti yang terjadi pada era sebelumnya.
Memang kalau mau fair, banyak kemajuan yang telah diraih saat ini. Menurunnya angka kemiskinan, pendidikan yang dapat dinikmati secara merata, akses ekonomi kendati agak seret, akan tetapi masih mampu dinikmati warga kebanyakan dan seterusnya jauh dari harapan. Meski rezim telah berganti, namun harapan atas perbaikan negeri yang ujungnya dapat dinikmati masyarakat dalam jumlah yang lebih besar, kurang dirasakan. Ketimpangan masih dirasakan, termasuk dinikmatinya kue pembangunan oleh kalangan tertentu. Warga hanya menjadi penonton, bahkan terjadi perlakuan tidak adil.
Apa yang salah dari perjalanan negeri ini? Kalau dilihat dari prosedur demokrasi, semua sebenarnya berjalan sesuai harapan. Hanya saja, yang dilakukan hanya menyukseskan prosedur, namun harapan idealnya masih jauh dari harapan. Pergantian kekuasaan di tingkat daerah juga masih dikuasai kalangan itu-itu saja. Nepotisme dalam format baru masih terjadi, sehingga penguasa daerah adalah dari kalangan keluarga.
Kalau kemudian mahasiswa dan elemen lain bergerak lantaran melihat ketimpangan yang ada, maka hal tersebut hendaknya dimaknai sebagai hal wajar. Dan idealnya, mereka bisa menyampaikan harapan tersebut kepada para wakil rakyat. Namun masalahnya, apakah hal tersebut bisa terjadi? Para elit dan kader partai di gedung wakil rakyat nyatanya tidak dapat diandalkan. Memang ada yang disebut dengan reses yakni komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Akan tetapi, hal ini menghabiskan anggaran dengan realita yang jauh dari harapan.
Ironi inilah yang saat ini terjadi. Rasa kecewa dari perjalanan reformasi, ternyata masih ditemukan beragam ketimpangan. Sebagian kalangan boleh beralibi bahwa perubahan membutuhkan proses. Namun demikian, bila perbaikan bagi negeri ini dapat dilakukan dengan lebih cepat, mengapa harus membutuhkan waktu lama? Bukankah piranti untuk menuju ke arah sana juga sudah tersedia? Pada saat yang sama, banyak hal yang sebenarnya bisa dicapai dalam tempo yang tidak terlampau lama. Sayangnya, hal tersebut tidak dicoba untuk dilakukan secara simultan dan tetap memiliki anggapan bahwa semua butuh proses.
Ketidaksabaran mahasiswa dan elemen perubahan lain terhadap kondisi saat ini tentu saja bukan tanpa alasan. Sebab, kalau mau jujur, perjalanan reformasi yang mampu menumbangkan rezim Orde Baru telah demikian lama. Hanya saja, harapan dan cita-cita bagi perbaikan negeri belum juga menampakkan perkembangan yang diharapkan. Bahwa penyakit kala rezim sebelum reformasi juga masih bertengger dengan nyaman. Kasus korupsi tidak semata terjadi di tingkat pusat, juga merembet ke daerah. Upaya menyindir kian beratnya penanganan kasus korupsi hingga dinyatakan: Kalau dulu perilaku dan transaksi korupsi ada di balik meja, tapi sekarang sekalian dengan mejanya dikorupsi.
Belum lagi hal lain, seperti pemanfaatan sumber daya alam yang demikiaj melimpah akan tetapi belum mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Yang dikirim ke sejumlah negara adalah bahan mentah, dan kemudian negara yang menerima barang tersebut mengolahnya menjadi barang jadi dan tentu saja harganya lebih mahal.
Para petani, nelayan, pedagang kecil dan sejenisnya yang nota bene mereka adalah Nahdliyin atau warga Nahdlatul Ulama, hanya menjadi penonton. Mereka bukan semata kalangan lemah, namun dilemahkan dengan aneka aturan dan kebijakan yang kerap berubah dan tidak berpihak. Padahal andai kata mau, banyak hal yang bisa dilakukan dalam kapasitas untuk memperbaiki negeri ini. Belum lagi NU sendiri sudah demikian terbuka untuk menjalin kemitraan dengan sejumlah kalangan. Namun ada kecurigaan bahwa memang ada beberapa kalangan yang tidak ingin rakyat kecil berdaulat karena akan mengancam pendapatan maupun penghasilan mereka yang kini tengah menikmati hasil.
Ramadhan ternyata tidak menjadi halangan bagi mahasiswa dan mereka yang peduli untuk bergerak. Meneriakkan sejumlah ketimpangan agar menjadi perhatian penguasa negeri ini. Tentu ini adalah langkah terakhir ketika jalur diskusi dan penyampaian aspirasi di sejumlah level tidak terjadi. Banyak peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan, nyatanya tanpa melibatkan masyarakat yang akan terimbas dari aturan yang ada.
Beruntung masih ada mahasiswa dan kalangan lain yang peduli dengan negeri ini. Hanya saja, jangan sampai niat untuk menyampaikan aspirasi lewat jalur jalanan tersebut dimaknai berbeda, atau bahkan dianggap sebagai hal yang tabu. Biarkanlah mahasiswa dan mereka yang peduli terhadap masa depan negeri ini menyampaikan harapan. Apalagi niat tulus tersebut juga berbarengan dengan bulan Ramadhan yang mensyaratkan ketenangan, menahan diri dan jauh dari kungkungan hawa nafsu. Ada waktunya mendengar masukan tidak semata dari gedung sejuk dan fasilitas lain yang terkadang melenakan. Saat ini dengarkan pula suara dari jalanan.
