Sumenep, NU Online Jatim
Saat NU bertarung di kancah perpolitikan dan meraih suara terbesar, orde baru merasa terancam. Sehingga mereka menyempitkan partai politik menjadi tiga, yakni PPP, Golkar dan PDI. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Rektor IAIN Ponorogo Aksin Wijaya saat Seminar Nasional Historiografi dan Politik NU. Kegiatan dipusatkan di gedung Graha Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumenep, Ahad (07/02/2022).
“Ketika NU berada di dalam tubuh PPP, suaranya melambung. Hanya saja dipreteli oleh orde baru. Bahkan jarang diberi peran. Sejak itulah, NU keluar dan muncul istilah khittah. Diskusi khittah yang dimotori 24 tokoh dan membentuk tim 7 khusus tersebut untuk meluruskan kembali pada semangat 1926,” ujarnya.
Tahun 1984, lanjut Aksin, NU memutuskan menjadi organisasi jamiyah diniyah Islamiyah yang berimplikasi secara sosiologis dalam kehidupan sosial masyarakat yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah yang moderat melalui 4 prinsip, yaitu tawasut, i’tidal, tawazun dan amar ma'ruf nahi munkar.
“NU menjaga jarak dengan partai politik. Tetapi tidak anti politik. Keputusan ini yang akhirnya KH Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Di balik itu, Gus Dur mendapat tantangan yang luar biasa dari faksi yang selama ini masih berpolitik. Faksi itu akhirnya gembos berkat khittah yang diputuskan dalam Muktamar NU,” terangnya.
Dirinya menambahkan, Gus Dur mendapat serangan. Mulai dari pencopotan sebagai Ketum PBNU, menarik kembali keputusan Muktamar NU, dan sejenisnya. “Saat NU menjadi partai, tenaganya termakan habis untuk partai dan melupakan warga NU,” menyitir pernyataan Gus Dur.
Dijelaskan pula, di periode kedua, Gus Dur menata kembali dan melakukan konsolidasi untuk melakukan pemberdayaan massa NU yang saat itu terlupakan akibat sahwat politik. Saat itu, banyak kader NU yang luar biasa (gairah intelektual), terutama di kalangan pemuda.
Sehingga, menurut pria kelahiran Sumenep itu, Gus Dur melakukan pemberdayaan ke dalam dan mengajak mereka mendirikan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM.
“Di periode ketiga, Gus Dur menancapkan budaya kritisnya pada warga NU guna kekuatan massa, seperti pada kader PMII, IPNU dan lainnya. Saat itu, NU menjadi lawan setia kebijakan Orde Baru yang otoriter. Hanya saja warga lupa pada upaya Gus Dur saat melakukan pemberdayaan SDM,” pungkasnya.
