• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Selasa, 19 Maret 2024

Matraman

PBNU Adakan Muktamar Peradaban, Kenalkan Gagasan NU untuk Peradaban Dunia

PBNU Adakan Muktamar Peradaban, Kenalkan Gagasan NU untuk Peradaban Dunia
KH Fahrurrozi (kanan) saat menghadiri R20. (Foto: NOJ/Madchan)
KH Fahrurrozi (kanan) saat menghadiri R20. (Foto: NOJ/Madchan)

Trenggalek, NU Online Jatim

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bakal menyelenggarakan 'Muktamar Peradaban' dalam rangka 1 abad NU. Muktamar tersebut akan membahas konsep-konsep peradaban yang ditawarkan oleh NU untuk dunia.

 

Ketua PBNU Bidang Keagamaan, KH Ahmad Fahrurrozi menjelaskan, Muktamar Peradaban rencananya akan diadakan bulan Februari di Kota Surabaya mendatang. Acara tersebut, dilaksanakan sebelum puncak peringatan 1 abad NU di Stadion Delta Sidoarjo.

 

"Di Muktamar Peradaban kami akan mengundang ulama di seluruh dunia. Kita akan menawarkan gagasan NU pada dunia tentang moderasi, hak-hak minoritas, juga isu-isu yang menjadi perhatian internasional," ungkap KH Ahmad Fahrurrozi saat dikonfirmasi NU Online Jatim, Senin (21/11/2022).

 

Pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 1 Bululawang, Kabupaten Malang ini berharap Muktamar Peradaban sebagai ajang mengenalkan NU pada dunia. Bahwa organisasi yang didirikan Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari ini tidak hanya berpaku pada keislaman, namun juga berkomitmen mengawal peradaban dan menjawab tantangan kedepan.

 

"Dunia akan melihat bahwa NU itu telah mempunyai konsep-konsep yang sangat baik untuk keberlangsungan peradaban dunia," tandasnya.

 

Melansir NU Online Jabar, Ketua Panitia Nasional Halaqah Fiqih Peradaban KH Ulil Abshar Abdalla mengatakan, rencananya Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) akan mendorong agar tercipta ijma’ (kesepakatan) ulama atau disebut sebagai Konsensus Jakarta. Terdapat empat isu yang akan dibahas dan diputuskan dalam Muktamar Internasional Fiqih Peradaban.

 

Gus Ulil mengaku, pertama yang akan dibahas adalah menolak tegas khilafah. Kedua, mendudukkan kembali hubungan antara hukum syariat dengan hukum positif negara. Ketika bangsa Indonesia menerima Pancasila dan NKRI sebagai sistem politik bernegara, maka konsekuensinya adalah menerima hukum positif negara yang diproduksi oleh parlemen.

 

Ketiga, kedudukan negara sebagai sebuah konsensus global yang akan disepakati oleh para ulama sedunia. Lalu, poin keempat, soal perang dan damai. Bahasan ini menjadi sangat penting di dalam kerangka negara modern, terkait pemahaman perang atas nama agama yang mengakibatkan banyak nyawa melayang. Termasuk, akan dibahas pula soal kedudukan jihad di dalam Islam, serta masalah-masalah seputar minoritas.  

 

Seluruh bahasan yang akan menjadi konsensus para ulama sedunia berangkat dari gagasan dan pandangan para kiai pesantren dalam Halaqah Fiqih Peradaban. Di berbagai daerah, pihak pesantren diharapkan memberikan rekomendasi bahasan berupa naskah akademik kepada PBNU untuk dibahas dalam Muktamar Internasional Fiqih Peradaban kelak.


Matraman Terbaru