Nganjuk, NU Online Jatim
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Nganjuk menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD setempat, Jumat (09/09/2022). Mereka menolak keras kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dianggap membebani masyakarat.
Dengan menggunakan almamater biru, massa unjuk rasa membawa beberapa spanduk bertuliskan 'Tolak Kenaikan BBM' dan 'Lawan Ketidakadilan'. Mereka berangkat dari Alun-alun menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nganjuk.
Massa aksi yang tiba sekira pukul 10.00 WIB langsung merapatkan barisan dan melakukan orasi. Di bawah langit yang mendung, dengan lantang para mahasiswa ini manyampaikan aspirasinya.
“Kenaikan harga BBM yang naik tentu akan menambah beban masyarakat khususnya kelas ekonomi bawah. Kondisi ini juga akan memicu kenaikan harga komoditas seperti bahan pangan dan jasa ke depannya,” ungkap Ketua PC PMII Nganjuk, Sri Rahayu Agustina.
Tina menuturkan, saat ini negara sedang dibayangi ancaman inflasi dan menggerus daya beli masyarakat.
Menurutnya, relokasi subsidi BBM yang rencananya akan dialihkan ke bantuan sosial (Bansos) bukanlah sebuah solusi yang efektif, mengingat bansos sendiri masih banyak permasalahan dari huru ke hilir terkait mekanisme dan teknis penyerapannya.
Ia menyarankan pemerintah sebaiknya fokus memberantas penyalahgunaan BBM bersubsidi ketimbang menaikkan harga.
“Artinya bansos tidak menjamin adanya kesejahteraan bagi masyarakat kelas bawah namun akan membuat kegaduhan baru di tengah masyarakat dan melemahkan perekonomian. Apalagi masyarakat hari ini sedang pemulihan ekonomi pasca Covid-19,” sambungnya.
Usai menyampaikan aspirasinya, beberapa mahasiswa melakukan dialog dengan Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi dan Wakil Ketua DPRD Nganjuk, Jianto dan Raditya Haria Yuangga. Mereka duduk bersama dengan jajaran eksekutif disaksikan legislatif di DPRD untuk menyampaikan pernyataan sikap terhadap kenaikan BBM.
Adapun tiga pernyataan sikap PC PMII Nganjuk terhadap kenaikan BBM yaitu menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, menolak pengalihan subsidi BBM dalam bentuk BLT BBM bersubsidi dan BSU, dan menuntut pemerintah untuk membuat kebijakan dengan melibatkan elemen masyarakat terkait penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
