• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Selasa, 7 Februari 2023

Metropolis

Gus Salam Minta KPK Lakukan Pencegahan Atas Maraknya Dugaan Korupsi di Jatim

Gus Salam Minta KPK Lakukan Pencegahan Atas Maraknya Dugaan Korupsi di Jatim
Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam. (Foto: NOJ)
Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam. (Foto: NOJ)

Surabaya, NU Online Jatim
Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar fokus melakukan tindakan pencegahan atas tindakan korupsi. Hal ini menyusul maraknya dugaan tindak pidana korupsi di Jawa Timur belakangan ini.


“KPK juga harus terlibat aktif untuk memperjuangkan biaya politik yang wajar,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (01/11/2022).


Diketahui, selama rentang bulan Januari hingga Oktober tahun 2022, tercatat sudah ada 268 kasus dugaan korupsi di Jawa Timur. Dan 114 kasus di antaranya tengah ditindaklanjuti oleh KPK, sisanya menunggu giliran.


Gus Salam pun mengaku prihatin atas tingginya indikator korupsi di Jawa Timur. Untuk itu, berharap agar pihak terkait memberikan sanksi setimpal dan memiliki efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi.


“Selain itu, peran serta masyarakat dalam melakukan edukasi bahaya korupsi perlu digalakkan,” ungkapnya.


Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang itu menyebutkan, penyebab banyaknya dugaan kasus korupsi tersebut disinyalir karena faktor mentalitas kepemimpinan yang rendah.


“Korupsi terjadi karena mentalitas yang dimiliki dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sangat rendah,” tegasnya.


Selain itu, faktor lain atas dugaan korupsi yang menggurita karena gaya hidup hedon yang dimiliki sebagian pejabat publik. Sehingga tindakan korupsi menjadi tak terelakkan untuk dilakukan.


“Juga karena biaya politik yang tinggi dan di luar batas kewajaran,” pungkasnya.


Metropolis Terbaru