KPU Surabaya Goes To Pesantren Ajak Santri Gunakan Hak Pilih

Surabaya, NU Online Jatim

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menggelar sosialisasi tatap muka di pondok pesantren berkaitan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Kali ini, kegiatan bertajuk KPU Goes to Pesantren ini dipusatkan di Pondok Pesantren Nurul Huda, Surabaya, Rabu (28/08/2024) malam.

 

Komisioner KPU Surabaya Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, Subairi, memberikan wawasan seputar Pilkada serentak tahun 2024. Selain itu, ia juga mengajak kepada para santri yang sudah mempunyai hak pilih untuk menggunakan haknya.

 

“Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali kita semua menggunakan produk-produk politik. Oleh sebab itu mari kita semua termasuk para santri untuk menggunakan hak pilihnya dengan ikut mencoblos pada bulan November yang akan datang,” ajaknya kepada para santri.

 

Subairi menjelaskan, dalam hal ini KPU Kota Surabaya tidak punya urusan dalam mencoblos harus memilih calon yang mana. Tujuan utamanya ialah KPU melakukan pendidikan kepada para pemilih di antaranya kepada para santri.

 

“Karena kami semua yang ada di KPU Kota Surabaya ini adalah pelayan masyarakat, yang mana hal ini ada sebagai pemilih dan ada juga yang dari partai,” jelasnya.

 

Terakhir, ia berharap para santri yang sudah cukup usia dan memiliki hak pilih dapat memanfaatkan momentum Pilkada 2024 dengan menggunakan hak pilihnya dengan baik.

 

“Kami berharap semuanya termasuk para santri dapat menggunakan hak pilihnya pada pilkada tahun 2024 ini. Meskipun sampai saat ini untuk pendaftaran walikota dan wakil walikota Surabaya masih satu pasangan yang mendaftar, kita lihat besok sampai waktu pendaftaran tutup,” harapnya.

 

Sementara itu, Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Surabaya, Gus M Mundir mengucapkan terima kasih kepada KPU Kota Surabaya yang telah memberikan sosialisasi wawasan Pilkada serentak tahun 2024 kepada para santri.

 

“Bersamaan dengan kegiatan ini secara tidak langsung para santri, baik yang sudah memiliki hak pilih dan yang belum memiliki hak pilih, karena masih terbatas dengan usia mendapatkan pendidikan demokrasi yang akan sangat bermanfaat di kemudian hari,” ucapnya.